Pemerintah Integrasikan Pariwisata dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pengembangan pariwisata nasional diarahkan menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai daerah melalui integrasi destinasi dengan pembangunan wilayah. Pemerintah menyiapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027-2045 untuk meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilansir dari Money.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa kawasan pariwisata yang dirancang secara khusus dapat memberikan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Kick-Off Penyusunan RIPPARNAS 2027-2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Susiwijono, pembangunan kawasan pariwisata perlu memberikan dampak terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi di daerah.
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan destinasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Kawasan tersebut juga perlu terhubung dengan aktivitas ekonomi lain agar terbentuk ekosistem usaha baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Integrasi pembangunan mencakup hubungan antara destinasi wisata dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri, kawasan perkotaan, serta simpul transportasi. Infrastruktur yang dimaksud meliputi bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Keterhubungan antarkawasan diperlukan untuk mengarahkan investasi, promosi, pengembangan atraksi wisata, dan pembangunan infrastruktur secara lebih tepat sasaran.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menyoroti kesiapan pengelola destinasi, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal. Peningkatan aksesibilitas serta kunjungan wisatawan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata.
RIPPARNAS 2027-2045 disiapkan sebagai pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang sekaligus instrumen penyelarasan kebijakan lintas periode pemerintahan. Saat ini, pengaturan mengenai rencana induk tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.
Susiwijono menjelaskan bahwa kerangka RIPPARNAS sebelumnya mencakup empat aspek utama, yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat aspek tersebut tetap dipertahankan sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan baru.
Namun, pemerintah ingin memperkuat perencanaan agar lebih terukur, terutama dalam penetapan target pembangunan, pembagian tanggung jawab kementerian dan lembaga, serta mekanisme pelaksanaan dan pemantauan.
Melalui penyusunan dokumen baru tersebut, pemerintah menargetkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di tingkat pusat maupun daerah dapat berjalan lebih terarah.
Susiwijono juga menekankan perlunya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta sektor swasta dalam menjalankan strategi pembangunan pariwisata.
“Jadi kita berharap betul-betul menjadi satu integrasi pembangunan kewilayahan, membikin ekosistem baru, dan yang paling penting berkontribusi dominan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” ujar Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow