Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Wajibkan ASN Miliki SKF untuk Naik Pangkat dan Golongan

Smallest Font
Largest Font

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memenuhi kewajiban perpajakan terancam tidak dapat memperoleh kenaikan pangkat, golongan, maupun promosi jabatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan kepemilikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai salah satu persyaratan dalam proses tersebut, sebagaimana dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, kebijakan tersebut telah disepakati dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama. Aturan itu melibatkan empat hingga lima kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

Bimo menyampaikan kebijakan tersebut dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam persyaratan pengembangan karier ASN.

"ASN tidak bisa naik golongan maupun naik pangkat apabila belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesepakatan ini sudah tercapai dan nantinya akan diumumkan serta diluncurkan oleh para menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara," ujar Bimo Wijayanto.

Meski kesepakatan telah dicapai, Bimo belum menjelaskan secara terperinci alasan penerapan kebijakan tersebut. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai jadwal peluncuran aturan bersama antarkementerian itu.

Selain membahas persyaratan kenaikan pangkat ASN, Bimo mengungkapkan bahwa DJP telah menemukan sejumlah wajib pajak yang diduga belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Salah satu temuan berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi yang menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Menurut Bimo, penghapusan bukti pemotongan tersebut dapat mengubah status SPT yang semestinya kurang bayar menjadi nihil. Tindakan itu juga berpotensi mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, DJP mengirimkan surat elektronik secara serentak kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan pajak.

Melalui pesan tersebut, wajib pajak diingatkan agar melakukan pembetulan SPT Tahunan berdasarkan kondisi dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

Bimo menjelaskan, pengiriman pengingat secara elektronik merupakan bagian dari penerapan pendekatan behavioural insights atau pendekatan berbasis perilaku.

Strategi tersebut dirancang untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang lebih sederhana dan tepat sasaran. DJP menggunakan pendekatan ini untuk mendorong wajib pajak mengambil tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed