Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pengamat Soroti Tekanan Target Penerimaan Pajak Akhir Tahun

Smallest Font
Largest Font

Upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak menjelang penutupan tahun menghadapi tantangan besar karena waktu pengumpulan semakin terbatas. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi menilai permintaan Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar masyarakat mendukung penerimaan pajak mencerminkan tekanan pencapaian target tersebut, sebagaimana dilansir dari Money pada Minggu (15/11/2026). Menurut Syarifudin, pemerintah masih harus bekerja keras untuk memenuhi perkiraan penerimaan hingga akhir tahun.

Angka Rp 514 triliun juga perlu dibedakan dari kekurangan penerimaan apabila dibandingkan dengan keseluruhan target dalam APBN. Ia menilai tantangan utama terletak pada keterbatasan waktu pengumpulan pajak yang hanya menyisakan dua bulan. Kondisi tersebut membutuhkan strategi pemungutan yang mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik masing-masing wajib pajak.

Syarifudin menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki jadwal pembayaran serta siklus keuntungan yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan kepatuhan sebaiknya dilakukan secara terukur dan tidak memberikan tekanan seragam kepada seluruh perusahaan.

Ia juga mendorong pemerintah memusatkan pengawasan pada praktik penghindaran pajak dan pelaporan yang memiliki risiko tinggi. Pendekatan tersebut dinilai perlu dilakukan tanpa mengganggu kegiatan ekonomi produktif. Menurut Syarifudin, peningkatan penerimaan pajak tidak serta-merta memberikan keleluasaan lebih besar bagi kondisi fiskal pemerintah. Perluasan penerimaan tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas usaha dan perekonomian.

Dalam pandangannya, dukungan masyarakat terhadap penerimaan negara harus diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, bukan dengan mengambil alih fungsi pemungutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Wajib pajak diharapkan menyampaikan laporan secara benar dan membayar kewajiban tepat waktu. Sementara itu, pelaku usaha perlu menerbitkan bukti transaksi serta menghindari manipulasi pembukuan.

Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran perpajakan melalui saluran resmi dengan menyertakan bukti yang memadai. Namun, pelaporan tersebut harus tetap memperhatikan privasi dan asas praduga tak bersalah. Selain kepatuhan masyarakat, Syarifudin menekankan pentingnya perbaikan layanan dan ketepatan administrasi oleh pemerintah.

Petugas pajak perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hak wajib pajak, termasuk pengajuan keberatan, restitusi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ia mengingatkan bahwa ajakan gotong royong dalam memenuhi penerimaan negara tidak boleh menjadi alasan untuk memberlakukan pungutan tambahan secara paksa. Kepatuhan dinilai membutuhkan aturan yang jelas serta penegakan hukum yang berlaku setara.

Menurut Syarifudin, permintaan dukungan masyarakat harus diimbangi pelayanan perpajakan yang adil. Legitimasi pemerintah dalam memungut pajak bertumpu pada keadilan pelayanan, bukan hanya seruan patriotik.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed