DJP Perkuat Pertukaran Data Pajak dengan Singapura
Pengawasan transaksi perusahaan lintas negara menjadi fokus kerja sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Singapura. Kedua pihak membahas penguatan pertukaran informasi keuangan untuk meningkatkan kepatuhan pajak korporasi, mengawasi praktik transfer pricing, dan mencegah underinvoicing, termasuk pada perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dilansir dari Money.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pembahasan diarahkan pada jenis informasi yang dapat dibagikan kedua negara guna memperkuat pengawasan perpajakan perusahaan.
"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bimo, Singapura merupakan salah satu negara dengan intensitas pertukaran informasi keuangan yang tinggi bersama Indonesia. Volume data keuangan yang dipertukarkan oleh kedua negara juga tergolong besar.
Koordinasi pembahasan dilakukan di bawah Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Kementerian Keuangan, DJP turut bekerja bersama unit lain yang menangani pengelolaan data keuangan serta perdagangan internasional.
Selain pengawasan perpajakan, agenda kerja sama tersebut diselaraskan dengan reformasi tata kelola sumber daya alam. Bimo menyebut pembahasan juga mencakup sektor mineral strategis dan komoditas sawit.
"Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo.
Di dalam negeri, DJP juga berkoordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan transaksi dan mencegah manipulasi nilai perdagangan. Keterlibatan otoritas pajak diperlukan agar proses pencocokan data dapat berlangsung dengan baik.
Bimo menjelaskan, rekonsiliasi informasi menjadi salah satu langkah untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian nilai transaksi sejak awal, termasuk praktik transfer pricing yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
"Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," kata Bimo.
Terkait tindak lanjut kerja sama internasional, Indonesia dan Singapura masih membahas kemungkinan penyusunan mekanisme penyelesaian apabila ditemukan persoalan dalam pertukaran maupun pengawasan data. Pembahasan tersebut juga mencakup kemungkinan penerapan sanksi yang disepakati bersama.
"Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan," tutur Bimo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow