Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Dinamika Kelompok Buruh dan Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan 2026

Smallest Font
Largest Font

TERJADI banyak dinamika di kelompok buruh di Indonesia sepanjang 2026 ini. Ada banyak perwakilan buruh yang ditarik masuk pemerintah dan menempati posisi strategis. Terjadi pula perubahan besar regulasi ketenagakerjaan.

Ada perubahan besar umbrella act bidang ketenagakerjaan, yaitu UU 13 Tahun 2003 jo. UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (khusus klaster ketenagakerjaan) yang dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Perubahan substansial juga pada regulasi di bawahnya. Salah satunya PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut PP Jaminan Pensiun), melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2026.

Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2015 mengatur usia pensiun pertama kali sebesar 56 tahun. Pemerintah kemudian menaikkannya menjadi 57 tahun mulai 1 Januari 2019. Selanjutnya, usia pensiun bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai 65 tahun pada 2043.

Namun, penting untuk dipahami, pengaturan usia pensiun dalam Pasal 15 PP Jaminan sosial tersebut dalam kerangka pencairan manfaat Jaminan Pensiun, bukan mengatur batasan usia pensiun secara murni.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengaturan usia pensiun dalam PP tersebut tidak serta merta mengikat para pengusaha untuk menerapkan usia pensiun dalam perjanjian kerja, PP maupun PKB.

Faktanya, banyak pengaturan usia pensiun pada perusahaan yang lebih rendah daripada usia pensiun yang ditetapkan untuk pencarian jaminan pensiun pada PP tentang Jaminan Pensiun.

Dengan demikian, ada ketimpangan antara putusnya hubungan kerja secara nyata dengan kapan pensiunan bisa menerima jaminan pensiun.

Putusan MA patut diapresiasi bahwa norma Pasal 15 PP a quo dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi untuk umum.

Namun, dari segi kepastian hukum, ada loop hole yang perlu segera direspons pihak terkait sebagai akibat timbulnya putusan MA tersebut.

Perlu kepastian kapan usia pencairan jaminan pensiun sebagai pengganti tidak diberlakukannya Pasal 15 PP Jaminan pensiun?

Lebih penting lagi, perlu pengaturan usia pensiun itu sendiri pada regulasi ketenagakerjaan.

Hakim MA pada pertimbangan putusannya (vide halaman 54 putusan a quo) menyatakan: "... Pemerintah perlu segera mengatur usia pensiun bagi pekerja/buruh, yaitu usia pensiun yang sesuai dengan usia pensiun dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja atau sekurang kurangnya 55 tahun."

Mengacu pada pertimbangan hakim MA tersebut, dapat dipahami bahwa hakim MA hendak menyampaikan pada pemerintah agar usia pencairan jaminan pensiun didasarkan pada usia pensiun yang diatur masing-masing pemberi kerja berdasarkan kesepakatan pihak buruh/pekerja pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB.

Singkatnya, putusan tersebut seakan mengisyaratkan bahwa usia pensiun harus diatur, tetapi pengaturan usia pensiun dikembalikan berdasarkan atas kesepakatan yang dilandasi asas kebebasan berkontrak antara para pihak.

Masalah lainnya, UU Perlindungan Ketenagakerjaan juga tidak mengatur berapa usia pensiun. UU itu masih sama seperti pendahulunya, yaitu UU Ketenagakerjaan, yang juga tidak mengatur batasan minimum usia pensiun.

Pada beberapa pasal di dalamnya seperti Pasal 231 huruf n dan Pasal 247 UU Perlindungan Ketenagakerjaan, justru menyampaikan pensiun sebagai salah satu alasan PHK yang usianya ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKB.

Pada bagian pertimbangan putusan maupun kekosongan regulasi pada UU ini, menurut penulis, patut mendapatkan perhatian khusus.

Mahkamah Agung memang sudah membuka ruang untuk mengoreksi ketidakadilan dalam pengaturan usia Jaminan Pensiun.

Reformasi tersebut belum lengkap apabila negara tidak sekaligus mengatur batas minimum usia pensiun pekerja.

Meski demikian, ada pertanyaan kritis atas pertimbangan MA dan kondisi UU Perlindungan Ketenagakerjaan: apakah penyerahan penentuan usia pensiun kepada kesepakatan para pihak melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun PKB sudah cukup menjamin perlindungan pekerja?

Pasalnya, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kerja sejak awal antara pemberi kerja dan pekerja.

Meskipun memang UU mengusahakan sedapat mungkin ada perlindungan dan kesetaraan hak antara pengusaha dengan buruh, tapi tidak dapat dikesampingkan tetap ada ketimpangan kedudukan.

Salah satu unsur yang menentukan seseorang dikualifikasikan sebagai pekerja/buruh adalah adanya perintah.

Unsur perintah menandakan adanya hubungan subordinasi (hubungan atasan bawahan) dengan pemberi kerja. Perintah hanya dapat disampaikan oleh seseorang yang secara kedudukan lebih tinggi dari orang lain, agar orang tersebut melakukan apa yang dikehendaki si pemberi perintah.

Kedudukan yang tidak setara antara buruh dan pengusaha tersebut menyebabkan kondisi take it or leave it pada pengaturan usia pensiun bagi buruh.

Implikasinya, ada potensi pekerja/buruh dirugikan bila penentuan usia pensiun hanya memperhatikan daya dan keadaan perusahaan secara subyektif.

Misalnya, pekerja sebenarnya masih mampu bekerja dan mau bekerja serta perlu menghidupi kebutuhannya, tapi harus berhenti bekerja karena keputusan pensiun dini atau diberhentikan dengan dasar memasuki usia pensiun (yang diatur perusahaan).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah mengatur batasan minimum usia pensiun yang dikaji dari berbagai aspek, mulai dari telaah indeks harapan hidup masyarakat hingga aspek ekonomi, kesejahteraan serta hukum.

"Bare minimum" ini akan menjadi pengaman agar para pihak dalam menentukan usia pensiun yang akan berdampak pula pada usia pencairan jaminan pensiun, menjadi lebih berkeadilan, tanpa mengurangi hak para pihak untuk menentukan usia pensiun yang lain, sepanjang tidak lebih rendah dari minimum yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, pemerintah sebenarnya bisa mengatur lex specialist usia pensiun pada sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki kekhususan, agar terdapat kesejahteraan bagi para pihak, khususnya buruh.

Penting juga mengatur ketentuan transisi dalam hal minimum usia pensiun yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan praktik usia pensiun yang saat ini berlaku di masyarakat, sehingga tidak merugikan para pihak.

Bahkan, pemerintah juga dapat mengatur mengenai ketentuan pensiun dini agar para pihak lebih terjamin keadilannya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hal penting lainnya melampaui hal baik yang telah diatur dalam putusan MA, agar para pihak khususnya buruh lebih terjamin kesejahteraannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed