UU Ketenagakerjaan Baru Belum Lindungi Driver Ojol
Status hubungan kerja pengemudi ojek online (ojol) masih menjadi persoalan dalam penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026. Pakar ketenagakerjaan Arif Novianto menilai regulasi yang disahkan DPR RI tersebut belum memberikan jawaban menyeluruh terhadap persoalan struktural pekerja, terutama mengenai kepastian status dan hak pekerja platform, dilansir dari Money.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026), Arif mengakui terdapat sejumlah perbaikan dalam aspek perlindungan pekerja. Namun, menurut dia, perubahan tersebut belum menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam hubungan ketenagakerjaan.
"Menurut saya, UU ini memang membawa beberapa perbaikan dalam aspek pelindungan pekerja, tetapi belum bisa dikatakan sepenuhnya menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan kita," ungkap Arif Novianto, pakar ketenagakerjaan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pengaturan hubungan kemitraan bagi pekerja platform, termasuk pengemudi ojol. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, kelompok pekerja tersebut masih ditempatkan dalam skema kemitraan dan tidak otomatis memperoleh status sebagai pekerja formal perusahaan aplikator.
Arif menilai ketentuan tersebut justru mempertahankan kerentanan pekerja platform akibat ketidakjelasan klasifikasi hubungan kerja.
"Alih-alih dilindungi, dampak dari regulasi ini adalah justru dilegitimasi kerentanan dan kesalahan klasifikasinya," sambung Arif Novianto, pakar ketenagakerjaan.
Menurut Arif, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap status para pengemudi ojol. Mereka menjalankan pekerjaan melalui platform perusahaan serta mengikuti sistem dan ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi.
Kondisi tersebut belum otomatis membuat pengemudi memperoleh perlindungan dan hak sebagaimana pekerja formal. Karena itu, undang-undang seharusnya memberikan kejelasan mengenai kedudukan pekerja platform serta hak yang wajib dipenuhi perusahaan aplikator.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah revisi menyusul gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 yang dinilai merugikan pekerja.
Gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga itu memerintahkan DPR RI dan pemerintah melakukan revisi undang-undang dengan tenggat penyelesaian pada Oktober 2026.
Regulasi baru tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Selain itu, undang-undang tersebut mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon.
Ketentuan lainnya meliputi pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan penutup.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow