Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Menperin Usulkan Insentif Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mendorong perluasan insentif kendaraan elektrifikasi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat industri otomotif nasional. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan fasilitas bebas ganjil genap, parkir khusus, dan kemudahan administrasi bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV), sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Rabu (21/10/2026).

Usulan tersebut mencakup insentif nonfiskal yang dapat diterapkan tanpa harus memberikan keringanan pajak. Sarmuji juga menyebut kemungkinan penyediaan fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkan pengisian baterai dari sumber eksternal.

Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) selama ini telah menerima sejumlah insentif, termasuk kemudahan administrasi dan pembebasan aturan ganjil genap. Sementara itu, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV belum memiliki skema insentif khusus yang dirumuskan pemerintah.

Sarmuji menjelaskan bentuk dukungan nonfiskal yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan tersebut.

"Insentif nonfiskal itu, misalnya, berupa kemudahan administrasi. Di kota-kota, kendaraan bisa digunakan tanpa terkena aturan ganjil genap, tersedia parkir khusus, dan mungkin juga fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkannya," ujar Sarmuji.

Ia menilai perluasan insentif dapat membantu mengurangi penggunaan BBM, khususnya BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan. Menurutnya, teknologi yang menggabungkan mesin pembakaran internal dan penggerak listrik menawarkan alternatif elektrifikasi tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

Sarmuji membandingkan dukungan yang telah diterima BEV dengan kebutuhan pengembangan kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV.

"Selama ini, kendaraan listrik berbasis baterai penuh sudah memperoleh insentif yang memadai, baik terkait administrasi maupun aturan ganjil genap. Sementara itu, insentif untuk plug-in hybrid, REEV, dan hybrid belum dirumuskan. Insentif untuk jenis kendaraan tersebut akan dibahas," ujar Sarmuji.

Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas penerapan kebijakan tersebut. Koordinasi diperlukan karena pengaturan lalu lintas dan penyediaan parkir melibatkan kewenangan sejumlah instansi.

Sarmuji menilai peningkatan produksi dan pemasaran kendaraan elektrifikasi dapat mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi emisi.

"Menurut saya, ini sangat strategis karena produksi dan pemasaran kedua jenis kendaraan itu secara lebih luas akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Selain itu, emisi juga akan menurun," ujar Sarmuji.

Selain insentif nonfiskal, pemerintah akan mengkaji kemungkinan dukungan fiskal melalui keringanan pajak. Sarmuji menyatakan besaran fasilitas bagi kendaraan hybrid dan jenis lainnya tidak harus sama dengan insentif yang diberikan kepada BEV.

Menurut Sarmuji, dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Ia juga menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV dapat membantu industri komponen otomotif beradaptasi secara bertahap. Ketiga teknologi tersebut masih menggunakan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE), sehingga sejumlah komponen yang telah diproduksi industri nasional tetap dapat dimanfaatkan.

Sarmuji menargetkan pembahasan dan pengusulan insentif dapat dipercepat pada tahun ini. Ia mengaitkan upaya tersebut dengan momentum kenaikan harga BBM yang dinilai perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan berbagai jenis kendaraan elektrifikasi.

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika mendukung langkah Kementerian Perindustrian untuk mendorong pengembangan kendaraan dengan beragam teknologi elektrifikasi. Ia berharap kebijakan pemerintah dapat menjaga pertumbuhan industri kendaraan bermotor beserta ekosistem pendukungnya.

Putu menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan kementerian tersebut.

"Kami mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan berharap kebijakan itu dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Selain itu, ekosistem pendukungnya juga diharapkan tetap terjaga dan berkembang," ujar Putu.

GAIKINDO juga terus mendorong pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk pada kendaraan listrik. Berdasarkan survei yang dilakukan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian, sebagian besar kendaraan yang diproduksi dinilai mampu memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60 persen.

Putu menjelaskan hasil survei tersebut telah disampaikan kepada kementerian sebagai bagian dari upaya pemenuhan persyaratan komponen dalam negeri.

"Survei sudah dilakukan dan hasilnya telah kami laporkan kepada Kementerian Perindustrian. Sebagian besar kendaraan yang diproduksi dapat memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60 persen," ujar Putu.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed