Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MK Kabulkan Gugatan Peradilan Militer Eva Meliani Terharu

Smallest Font
Largest Font

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Peradilan Militer membawa harapan baru bagi Eva Meliani Boru Pasaribu. Anak wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang tewas dibakar di Karo itu berharap perkara kematian ayahnya dapat diadili melalui peradilan umum, menyusul putusan MK di Jakarta Pusat pada Kamis (15/10/2026).

Dalam perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya menjalani proses peradilan umum. Mahkamah juga menyatakan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak diubah dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Eva mengaku terharu ketika mendengar hasil persidangan. Ia menyebut perjuangan mengajukan gugatan bersama pihak lain mengharuskannya berulang kali bepergian dari Medan ke Jakarta.

"Saya terharu. Perjuangan ini kami jalani bersama, bolak-balik dari Medan ke Jakarta. Saya langsung berpikir bahwa mungkin perkara saya masih bisa menemukan titik terang. Saya cukup terkejut mendengar hasil sidang tadi, sehingga merasa sangat terharu," ujar Eva Meliani seusai pembacaan putusan.

Eva berharap putusan tersebut membuka jalan bagi penanganan perkara yang menewaskan ayahnya. Ia secara khusus meminta agar Kopral Satu (Koptu) Herman Bukit dapat diadili melalui peradilan umum.

"Harapan saya, semoga Koptu Herman Bukit dapat diadili di peradilan umum agar perkara ini menjadi lebih jelas," ujar Eva.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. Lenny merupakan ibu dari MHS, siswa SMP berusia 15 tahun yang tewas akibat penganiayaan oleh Sertu Riza Pahlivi, sedangkan Eva merupakan anak Rico Sempurna Pasaribu.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

"Mengadili: mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Para pemohon menguji Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa kewenangan peradilan militer harus ditentukan berdasarkan karakter tindak pidana, bukan semata-mata status pelakunya sebagai anggota TNI. Mahkamah menilai perkara yang tidak memiliki karakter khusus kemiliteran semakin sulit dibenarkan untuk tetap ditangani melalui peradilan militer.

Hakim konstitusi Arsul Sani menjelaskan dasar pembedaan kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam pertimbangan putusan tersebut.

"Dengan demikian, dasar kewenangan peradilan militer atas tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit. Sementara itu, tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum," ujar hakim anggota Arsul Sani.

MK juga menilai pembatasan kewenangan peradilan militer diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan independensi proses hukum serta mencegah risiko impunitas dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI. Mahkamah menyatakan perubahan UU Peradilan Militer perlu dilakukan, terlebih amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 telah berjalan selama 22 tahun hingga putusan tersebut dibacakan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed