MSCI Beri Indonesia Waktu hingga 2027 untuk Benahi Bursa
Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan temuan dugaan manipulasi saham memperbesar tekanan terhadap tata kelola pasar modal Indonesia. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi Standalone Market karena persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan transaksi terkoordinasi yang dinilai mengganggu pembentukan harga.
IHSG langsung terkoreksi 8,01 persen setelah pembukaan perdagangan pada Jumat pagi sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt. Menurut data perdagangan yang dilaporkan, indeks kemudian ditutup pada level 5.185,10, anjlok 11,57 persen dalam sehari. Penurunan sebesar itu terakhir terjadi saat krisis 1998.
MSCI, penyedia indeks acuan investasi global, telah membekukan sejumlah perubahan indeks untuk saham Indonesia sejak Januari 2026. Kebijakan tersebut mencakup pembekuan kenaikan faktor inklusi asing dan penghentian penambahan emiten baru yang direkomendasikan kepada pengelola dana institusi global.
Pada hari yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap sejumlah perkara pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa penjatahan saham dalam penawaran umum perdana PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali.
Menurut hasil pemeriksaan OJK, sejumlah pihak memperoleh penjatahan pasti dalam jumlah besar dengan identitas yang disamarkan. Kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dalam perkara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), OJK menemukan manipulasi pasar yang terencana dan terstruktur oleh nasabah perorangan serta institusi melalui beberapa anggota bursa. Aktivitas tersebut menyebabkan harga saham melonjak secara tidak wajar.
OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp1,5 triliun dalam perkara DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN. Pemeriksaan turut menjangkau direksi perusahaan efek, bank kustodian, serta penerima penjatahan pasti, sementara penelusuran aliran dana masih berlangsung.
Persoalan kepemilikan saham dan pembentukan harga juga pernah muncul dalam kasus lain. Pada 2020, sejumlah klien perusahaan perencana keuangan Jouska mengungkap kerugian setelah dana mereka banyak ditempatkan pada saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK), yang harganya anjlok setelah sempat melonjak usai pencatatan saham di bursa.
Pada periode yang sama, direktur perusahaan terafiliasi Jouska, PT Amarta Investa Indonesia, tercatat memperoleh keuntungan sekitar 420 persen dari saham tersebut. Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan Jouska pada 24 Juli 2020. Pada Oktober 2021, Bareskrim Polri menetapkan pendiri Jouska Aakar Abyasa Fidzuno dan Direktur Amarta Investa Tias Nugraha Putra sebagai tersangka.
Kasus lain terjadi dalam perkara korupsi pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) periode 2012 hingga 2019. Badan Pemeriksa Keuangan menghitung kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun. Dalam perkara tersebut, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup setelah terlibat dalam skema manipulasi harga saham yang kemudian dijual kepada Asabri.
MSCI menyatakan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Perubahan status akan diterapkan apabila proses konsultasi tidak menemukan bukti jelas mengenai perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar.
MSCI telah mengakui empat langkah reformasi Indonesia, yakni publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pengumuman konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), serta kenaikan batas minimum saham beredar publik atau free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Namun, MSCI menilai bukti konsisten mengenai dampak reformasi tersebut terhadap fungsi pasar masih belum terlihat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan menghormati penilaian MSCI dan akan memberi perhatian serius pada aspek yang perlu diperbaiki. Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berencana meminta klarifikasi mengenai dasar penilaian tersebut dan menegaskan bahwa prosesnya masih berada pada tahap konsultasi.
Dari sisi potensi arus modal, Mirae Asset Sekuritas memperkirakan sekitar 3 miliar dolar AS dana pasif berisiko keluar jika Indonesia kehilangan status pasar berkembang. Bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets saat ini sekitar 0,4 persen, sedangkan sepanjang 2026 investor asing telah mencatatkan jual bersih sekitar 4,7 miliar dolar AS di pasar saham domestik.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow