Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kuasa Hukum Nadiem Gugat Dasar Uang Pengganti Rp548 Miliar

Smallest Font
Largest Font

Permohonan kasasi Nadiem Makarim ke Mahkamah Agung mempersoalkan dasar pembebanan uang pengganti Rp548 miliar dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Melalui tim penasihat hukum, Nadiem meminta hakim agung menguji penerapan hukum dalam putusan banding, termasuk pembuktian keterlibatan bersama, penilaian keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan mengenai dokumen pengadaan. Dalam argumentasi kasasinya, tim kuasa hukum mempertanyakan penetapan uang pengganti karena, menurut mereka, putusan banding menyatakan dana Rp809,6 miliar tidak terbukti berasal dari pengadaan Chromebook.

Mereka juga merujuk putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Nadiem tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Tim penasihat hukum menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar keberatan. Ketentuan tersebut mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Atas dasar itu, mereka meminta Mahkamah Agung menilai kembali landasan hukum dan pembuktian yang digunakan untuk menetapkan kewajiban pembayaran tersebut. Keberatan ini menjadi salah satu pokok permohonan kasasi yang diajukan pihak Nadiem.

Persoalan lain yang dipersoalkan adalah penerapan unsur penyertaan dalam tindak pidana. Tim kuasa hukum menilai putusan banding belum menguraikan secara memadai adanya kesamaan kehendak atau kerja sama yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atas dugaan perbuatan bersama untuk menguntungkan perusahaan teknologi Google. Menurut tim penasihat hukum, keterlibatan Nadiem secara langsung dalam aspek teknis pengadaan juga perlu dipertimbangkan ketika menilai unsur perbuatan bersama. Mereka meminta Mahkamah Agung menguji kembali pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberatan berikutnya berkaitan dengan penilaian terhadap keterangan saksi dan ahli selama persidangan. Tim kuasa hukum menilai majelis hakim tingkat banding belum memberikan tanggapan yang memadai terhadap sejumlah keberatan dalam memori banding dan menggunakan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tanpa membahas secara cukup dalil pembelaan yang dinilai relevan. Mereka meminta Mahkamah Agung memeriksa apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, khususnya dalam menilai keterangan yang diajukan selama proses persidangan.

Tim penasihat hukum juga mempersoalkan pertimbangan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dokumen itu disebut mengatur kewajiban vendor mengembalikan selisih harga kepada negara apabila ditemukan kemahalan dalam pengadaan. Menurut tim kuasa hukum, sejumlah saksi telah menerangkan keberadaan dan substansi SPTJM selama persidangan.

Namun, mereka menilai pengadilan tingkat banding belum mempertimbangkan keterangan tersebut secara memadai karena dokumen itu tidak diajukan sebagai alat bukti surat. Dalam permohonan kasasi, tim penasihat hukum meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer maupun subsider. Mereka juga meminta agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan atau, sebagai alternatif, dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, tim kuasa hukum memohon pembebasan Nadiem dari tahanan rumah dan pemulihan hak-haknya. Seluruh keberatan tersebut masih merupakan argumentasi pihak penasihat hukum yang menunggu penilaian Mahkamah Agung dalam proses kasasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed