Obama Soroti Hak Palestina dan Doktrin Keamanan Israel
Perubahan strategi pertahanan Israel dan masa depan hubungan negara itu dengan Amerika Serikat menjadi sorotan setelah mantan Presiden AS Barack Obama mengkritik pendekatan militer Israel terhadap warga Palestina. Dalam diskusi bersama penulis dan jurnalis Susan McKay di Belfast, Irlandia Utara, pada 15 Oktober 2026, Obama menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak warga Palestina di tengah perang Gaza yang berkepanjangan.
Di sisi lain, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Tamir Hayman, kepala Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv, menguraikan perubahan doktrin keamanan Israel sejak serangan 7 Oktober 2023. Dalam analisis yang diterbitkan pada pekan 12 Oktober 2026, ia menggambarkan pendekatan yang memandang perang berkepanjangan sebagai bagian dari kehidupan nasional dan memperlihatkan kekhawatiran terhadap perubahan dukungan Washington.
Obama mengakui sejarah panjang penganiayaan terhadap masyarakat Yahudi, tetapi menilai pengalaman tersebut tidak menghapus persoalan perampasan tanah yang dialami warga Palestina. Ia menyampaikan pandangannya dalam diskusi di Belfast yang berlangsung di tengah perdebatan mengenai arah kebijakan Israel.
"Itu tidak bisa disangkal. Yang juga tidak bisa disangkal adalah mereka mengambil tanah dari orang lain secara berlebihan. Dan orang-orang itu, tentu saja, mengatakan, ‘Ini adalah ketidakadilan dan saya ingin tanah saya kembali’." ujar Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Obama juga memperingatkan bahwa keunggulan militer dan teknologi tidak cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang. Menurutnya, pendekatan yang mengutamakan kekuatan tanpa memberikan konsesi kepada pihak lain berisiko memperpanjang konflik.
"Jika sikap Israel adalah, sekarang kami yang terkuat dan paling maju secara teknologi di kawasan, maka keamanan kami bergantung pada kemampuan kami melakukan apa pun yang kami anggap perlu, mengambil apa pun yang kami inginkan, dan tidak memberikan konsesi kepada siapa pun," kata Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Ia menilai kebijakan tersebut mungkin memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi mempertanyakan landasan moral yang mendasarinya.
"Cara itu mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi Anda telah kehilangan landasan moral jika mengambil posisi seperti itu," tegas Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Dalam pembahasannya mengenai penyelesaian konflik, Obama menyoroti jumlah penduduk Palestina yang tetap tinggal di kawasan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya mengakhiri kekerasan.
"Mereka harus menyadari bahwa tujuh juta warga Palestina tidak akan pergi ke mana-mana," ujar Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Obama juga menyoroti persoalan keadilan dalam perlakuan terhadap masyarakat Palestina dan menolak penerapan kondisi yang tidak akan diterima pihak lain jika diberlakukan kepada mereka sendiri.
"Tidak berkelanjutan untuk memaksakan kepada mereka kondisi yang tidak akan diterima siapa pun jika kondisi itu diberlakukan kepada dirinya sendiri," kata Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat.
Dalam analisisnya, Hayman menyebut doktrin keamanan baru Israel tidak pernah diumumkan secara resmi, tetapi telah memengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. Salah satu cirinya adalah pandangan bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran dan pembatasan Washington terhadap Israel dapat membahayakan kepentingan nasional.
"Meski demikian, doktrin itu kini memengaruhi pengambilan keputusan dan menentukan pendekatan Israel terhadap keamanan," tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).
Hayman menjelaskan bahwa sebagian penganut pendekatan tersebut memandang kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan pemerintah AS sebagai risiko. Pandangan ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa perubahan sosial dan politik Amerika dapat mengurangi dukungan terhadap Israel.
"Dan beranggapan bahwa terlalu patuh terhadap pembatasan yang diberlakukan pemerintah AS terhadap Israel merupakan tindakan berbahaya," tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).
Ia juga menguraikan kekhawatiran bahwa perubahan politik di Amerika Serikat pada akhirnya akan mengubah hubungan kedua negara. Menurut analisisnya, kemungkinan berkurangnya dukungan Washington menjadi salah satu dasar pemikiran dalam doktrin tersebut.
"Menurut pemikiran tersebut, AS, dengan perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung, pada akhirnya akan segera meninggalkan Israel," tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).
Hayman menambahkan bahwa sebagian penganut doktrin tersebut menghubungkan kemandirian nasional dengan pengurangan ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Namun, pandangan itu berhadapan dengan kebutuhan Israel terhadap hubungan ekonomi dan dukungan pertahanan dari luar negeri.
"Karena itu, memutus hubungan dengan AS dianggap bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga penting bagi kemerdekaan Israel dan ketahanan identitas nasional Yahudinya," tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).
Ia menolak anggapan bahwa Israel dapat mempertahankan perekonomian dan kemampuan pertahanannya secara terisolasi. Keterbatasan sumber daya alam serta ketergantungan pada perdagangan internasional dan pasokan pertahanan menjadi kendala bagi kemandirian penuh.
"Sebab, Israel tidak dapat mempertahankan ekonomi pertahanan yang mandiri dan terisolasi dari dunia," tulis Tamir Hayman, Mayor Jenderal (Purnawirawan).
Perubahan doktrin tersebut berlangsung bersamaan dengan penyesuaian kemampuan tempur militer Israel. Laporan Al Jazeera yang dirangkum Spirit of Aqsa pada 12 Oktober menyebut militer Israel memperkuat infanteri dan kendaraan tempur setelah sebelumnya lebih mengandalkan teknologi, intelijen, keunggulan udara, serta operasi yang dirancang menghasilkan kemenangan cepat.
Laporan yang sama mencatat perubahan komposisi peserta pendidikan perwira infanteri. Proporsi penganut agama di kelompok tersebut meningkat dari 2,5 persen pada 1990 menjadi 26 persen pada 2008, sementara kelompok zionisme religius diperkirakan mencakup sepertiga hingga separuh peserta pendidikan perwira meskipun jumlahnya sekitar 10 persen dari populasi Israel.
Tekanan personel juga berkaitan dengan persoalan wajib militer. Mahkamah Agung Israel membatalkan pengecualian dinas militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen penduduk Israel, sehingga memicu demonstrasi dan ketegangan domestik.
Menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Israel yang dikutip dalam laporan tersebut, lebih dari 10 ribu tentara telah menerima perawatan psikologis sejak Oktober 2023. Laporan itu juga mencatat kasus dugaan penjualan senjata militer secara ilegal, termasuk penangkapan dua tentara Batalion Nahal pada Februari 2024 dan pendakwaan dua tentara pada Juni 2026 terkait dugaan pengeluaran senjata dari inventaris militer untuk dijual.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow