Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Cabut Izin PCAM dan Sanksi Tiga Pengurus

Smallest Font
Largest Font

Aktivitas pengelolaan investasi PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) harus dihentikan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Keputusan ini diambil menyusul sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal, sebagaimana dilansir dari Idxchannel.

Selain perusahaan, tiga pengurus PCAM turut menerima sanksi berupa pencabutan izin perseorangan Wakil Manajer Investasi (WMI). Mereka juga dilarang menempati posisi pengurus di sektor jasa keuangan selama jangka waktu yang telah ditetapkan regulator.

Penetapan sanksi administratif tersebut dilakukan pada 14 Oktober 2026. Ketentuannya tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-8/PM.1/2026 yang ditandatangani Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap.

OJK Temukan Masalah Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Salah satu kelompok pelanggaran yang menjadi perhatian regulator berkaitan dengan tata kelola internal perusahaan. OJK mendapati jabatan direktur utama sekaligus menjalankan koordinasi atas fungsi investasi dan riset. Persoalan organisasi juga terlihat pada pembagian tanggung jawab sejumlah divisi.

Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, serta tim pengelola investasi diketahui mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Di sisi pengawasan perusahaan, PCAM tidak memiliki komisaris independen sejak 2019. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan mengenai struktur pengawasan internal yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan.

Permasalahan berikutnya menyangkut penerapan manajemen risiko. OJK menemukan bahwa PCAM tidak melakukan pembaruan maupun menjalankan strategi manajemen risiko sejak 2020.

Pelanggaran dalam Pengelolaan Portofolio Investasi

Dalam kegiatan investasi, perusahaan dinilai tidak menjalankan pengelolaan portofolio dengan prinsip itikad baik dan tanggung jawab penuh untuk kepentingan pemegang unit penyertaan. Standar profesionalisme dalam melindungi aset nasabah juga menjadi bagian dari temuan pemeriksaan. OJK mencatat PCAM tidak menyiapkan kertas kerja yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Sejumlah keputusan investasi bahkan dilakukan tanpa pertimbangan rasional yang mencukupi.

Temuan lainnya berkaitan dengan penempatan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada lima produk reksa dana yang dikelola PCAM. Porsi kepemilikan tersebut melewati batas maksimal 10 persen. Pelanggaran batas investasi itu terjadi akibat transaksi perusahaan. Meskipun terdapat tenggat waktu untuk melakukan penyesuaian, PCAM tidak menyelesaikan penyesuaian tersebut hingga batas waktu yang ditentukan.

Pengawasan terhadap penggunaan perantara pedagang efek juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan tidak melakukan evaluasi berkala atas penunjukan perantara tersebut. Selain itu, pelaksanaan transaksi melalui satu perusahaan sekuritas memiliki konsentrasi lebih dari 30 persen terhadap keseluruhan nilai transaksi tahunan. Kondisi tersebut berlangsung sepanjang 2023 dan 2024.

Kewajiban Reksa Dana Syariah dan Pelaporan Tidak Dipenuhi

Dalam pengelolaan produk reksa dana syariah, OJK menemukan PCAM tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perusahaan juga tidak menyerahkan laporan pengawasan tahunan sebagaimana diwajibkan.

Masalah kepatuhan turut terlihat dari keterlambatan penyampaian laporan rutin kepada regulator yang terjadi berulang kali. PCAM juga tidak menyerahkan 17 laporan pengakhiran kontrak pengelolaan portofolio nasabah individual sesuai tenggat waktu. Selain laporan tersebut, terdapat kewajiban penyampaian informasi mengenai profil likuiditas dan stress test yang tidak dipenuhi.

Dokumen untuk periode April-Mei 2026 tercatat tidak disampaikan kepada OJK. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran PCAM tidak hanya berkaitan dengan satu kegiatan operasional. Persoalan mencakup pengawasan internal, pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, transaksi efek, hingga kewajiban administratif kepada regulator.

15 Produk Reksa Dana PCAM Masuk Proses Likuidasi

Setelah izin usaha dicabut, OJK meminta PCAM berkoordinasi dengan bank kustodian terkait untuk melaksanakan pembubaran seluruh reksa dana yang berada dalam pengelolaannya.

Sebanyak 15 produk reksa dana PCAM kini menjalani proses likuidasi. Pembubaran tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan regulator yang menghentikan kegiatan usaha perusahaan sebagai manajer investasi. Beberapa produk yang masuk dalam proses tersebut meliputi Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Mantap Saham, dan Pratama Syariah.

Dengan demikian, proses penanganan produk investasi PCAM menjadi bagian penting setelah pencabutan izin usaha. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dengan bank kustodian dalam pelaksanaan likuidasi seluruh produk yang dikelolanya.

Tiga Pengurus PCAM Turut Menerima Sanksi

Sanksi regulator tidak hanya diberikan kepada badan usaha, tetapi juga menyasar pihak yang menduduki posisi pengurus. OJK mencabut izin WMI Direktur Utama PCAM, Iwan Margana, sekaligus menjatuhkan larangan menduduki jabatan pengurus di sektor jasa keuangan selama lima tahun.

Dua direktur lainnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, mendapatkan sanksi sejenis. Izin WMI keduanya dicabut dan mereka dilarang menduduki jabatan pengurus di sektor jasa keuangan selama dua tahun.

Perbedaan masa larangan tersebut menjadi bagian dari keputusan administratif yang ditetapkan OJK terhadap ketiga pengurus PCAM. Sementara itu, pencabutan izin perusahaan diikuti kewajiban pembubaran seluruh produk reksa dana yang sebelumnya berada di bawah pengelolaannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed