OJK Siapkan Demutualisasi BEI Lewat RUPS 28 Oktober 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan perubahan struktur kepemilikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui proses demutualisasi yang memungkinkan pihak di luar anggota bursa menjadi pemegang saham. Dilansir dari Detik Finance, BEI dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu, 28 Oktober 2026, untuk membahas perubahan anggaran dasar sebagai bagian dari tahapan tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa landasan hukum utama demutualisasi telah diterbitkan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/2026 pada 17 September 2026. BEI telah mengajukan permintaan persetujuan kepada OJK untuk menyelenggarakan RUPS pada bulan ini.
Hasan menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri acara Rakernas TPAKD di Jakarta Utara pada Kamis, 22 Oktober 2026.
"Kami sudah mendapat permintaan persetujuan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan RUPS di bulan ini, di tanggal 28 Oktober 2026," kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.
Agenda penting dalam rapat tersebut adalah penyesuaian anggaran dasar perusahaan. Menurut Hasan, ketentuan yang berlaku saat ini masih menggunakan sistem mutual, yang membatasi kepemilikan saham BEI hanya bagi anggota bursa.
Perubahan anggaran dasar diperlukan agar ketentuan internal perusahaan sejalan dengan pelaksanaan demutualisasi. Hasan menjelaskan bahwa agenda RUPS akan mencakup persetujuan terhadap perubahan aturan kepemilikan tersebut.
"Nanti di RUPS ini salah satu mata acara, mata agenda RUPS-nya adalah melakukan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan yang pada prinsipnya mengubah anggaran dasar yang semula membatasi ketidakan melakukan demutualisasi menjadi memungkinkan," ujar Hasan Fawzi.
Selain mengubah ketentuan kepemilikan, BEI perlu menyempurnakan sejumlah aturan internal perusahaan. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan pembagian dividen yang berasal dari keuntungan kegiatan operasional perusahaan.
Hasan menyebut ketentuan mengenai pembagian dividen tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan POJK yang mengatur demutualisasi.
"Kemudian perusahaan juga membatasi untuk tidak dapat membagikan dividen dari keuntungan kegiatannya. Nah itu semua tentu dapat disesuaikan sesuai dengan pengaturan di undang-undang dan POJK," ucap Hasan Fawzi.
Setelah perubahan anggaran dasar diselesaikan melalui RUPS, BEI akan memasuki tahapan berikutnya dengan membuka kesempatan bagi calon pemegang saham dari luar keanggotaan bursa. Tahap tersebut menjadi bagian lanjutan sebelum demutualisasi dapat terlaksana.
Hasan menjelaskan bahwa perekrutan calon pemegang saham non-anggota bursa baru dilakukan setelah penyesuaian aturan perusahaan rampung.
"Barulah kemudian memasuki fase untuk mengundang para calon-calon pemegang saham baru Bursa Efek Indonesia yang berasal dari bukan anggota bursa. Baru setelah itu terjadilah demutualisasi di masa depan," papar Hasan Fawzi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow