OJK Temukan Indikasi Pidana pada 31 Emiten dalam Daftar HSC
Hasil pemeriksaan awal terhadap emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) mengungkap indikasi potensi tindak pidana pasar modal pada 31 perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026), setelah memeriksa 61 emiten berdasarkan data akhir September 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan, temuan itu merupakan hasil pemeriksaan awal terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar HSC. OJK belum mengungkap identitas 31 emiten tersebut maupun bentuk penindakan yang akan diterapkan.
Hasan menyampaikan, Tidak kurang 31 dari 61 saham HSC sudah terindikasi ada potensi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal.
Selain pemeriksaan terhadap emiten HSC, OJK mencatat penegakan hukum terhadap 835 pihak sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Menurut data OJK, total nilai sanksi yang dijatuhkan dalam periode tersebut melampaui Rp390 miliar.
OJK juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp2,1 triliun dalam tiga perkara yang berkaitan dengan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Hasan menegaskan, sanksi tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bukan kepada perusahaan penerbit saham.
Hasan menjelaskan, Yang dimaksud dengan emiten adalah kegiatan penjatahan dan/atau perdagangan atas saham-saham tersebut. Sedangkan pihak yg dikenakan sanksi adalah pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak yang melakukan penjatahan pasti dan UBO dari emiten, yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
Penjelasan tersebut merujuk pada tindakan terhadap pelaku perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading. Pihak yang dapat dikenai sanksi mencakup pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak yang melakukan penjatahan pasti, serta pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) yang terbukti melanggar ketentuan pasar modal.
Dalam konferensi pers yang sama, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mengerahkan tim dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di pasar modal. Penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dan bukti yang dikumpulkan penyidik.
Suyudi menyatakan, Kami dari Polri tentunya akan menurunkan tim dari Bareskrim Polri sesuai dengan informasi dan pengaduan yang kami dapatkan adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pasar modal dan tentunya dengan alat bukti yang kami akan kumpulkan, kami akan melakukan tindakan tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal.
Hingga konferensi pers tersebut berlangsung, OJK belum merinci nama 31 emiten yang terindikasi memiliki potensi pelanggaran pidana maupun bentuk penindakan lanjutan terhadap perusahaan atau pihak yang terlibat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
1
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow