OJK Tetapkan Jalur Sanksi untuk Pelanggaran Pasar Modal
Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal di Indonesia mengharuskan adanya pilihan jalur sanksi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan prinsip una via berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana dilansir dari Idxchannel.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa satu objek pelanggaran hanya dapat diproses melalui salah satu jalur hukum, yakni sanksi administratif atau pidana. Kedua mekanisme itu tidak boleh dijatuhkan secara bersamaan terhadap perkara yang sama.
Dalam menentukan jalur penanganan, OJK mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama nilai transaksi, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta peluang pengembalian dana kepada investor terdampak.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa lembaganya akan berperan menentukan mekanisme penindakan berdasarkan hasil penilaian terhadap setiap kasus.
Agus menyampaikan bahwa penilaian tersebut mencakup nilai transaksi, dampak kerugian di pasar modal, hingga kemungkinan pemulihan dana investor.
"Apabila terjadi indikasi pelanggaran di pasar modal, OJK nanti akan melihat atau menjadi gatekeeper-nya, akan mencoba melihat dengan memperhatikan ada beberapa faktor, berapa nilai transaksinya, bagaimana dampak kerugiannya di pasar modal, terus kemudian apakah ada kemungkinan pengembalian uang kepada investor yang dirugikan," ujar Agus dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Sabtu (31/10/2026) malam.
Disgorgement menjadi pertimbangan penindakan administratif
Salah satu aspek penting dalam menentukan jalur administratif adalah kesempatan memulihkan kerugian investor melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah atau disgorgement.
Melalui mekanisme tersebut, OJK mempertimbangkan pengembalian dana kepada pihak yang mengalami kerugian. Karena itu, kemungkinan pemulihan hak investor menjadi bagian dari evaluasi sebelum menentukan bentuk penegakan hukum.
Sebaliknya, apabila suatu perkara diputuskan untuk diproses melalui jalur pidana, OJK tidak lagi dapat menerapkan denda administratif maupun mekanisme disgorgement terhadap kasus yang sama.
Berdasarkan konsultasi dengan aparat penegak hukum, penggunaan instrumen pidana ditempatkan sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium. Pendekatan ini ditujukan untuk menangani pelanggaran yang masuk dalam kategori berat.
"Kalau Hakim Agung menyarankan pidana itu sebagai upaya terakhir," kata Agus.
OJK jatuhkan denda besar pada sejumlah kasus pasar modal
Penerapan sanksi administratif sebelumnya telah terlihat dalam sejumlah perkara yang diumumkan OJK pada 16 Oktober 2026. Beberapa pihak dikenai denda dengan nilai signifikan terkait transaksi dan penawaran umum saham.
Dalam perkara transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Sinar Mas Tunggal dikenai denda Rp1,5 triliun. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan sekuritas dengan nilai masing-masing Rp1,4 miliar.
Sementara itu, PT RHB Sekuritas Indonesia menerima denda sebesar Rp700 juta dalam perkara yang sama. Selain denda, pembekuan izin perorangan dan peringatan tertulis turut diberikan kepada pihak-pihak terkait.
Pada kasus penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Anbo Holdings Ltd dijatuhi sanksi berupa denda Rp500 miliar.
Penindakan juga dilakukan terhadap perkara penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Dalam kasus tersebut, Tigonis Capital Pte Ltd dikenai denda Rp100 miliar.
Selain itu, PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas masing-masing menerima denda Rp1,7 miliar terkait perkara penawaran umum saham tersebut.
Penghitungan pengembalian dana investor masih berlangsung
Di luar penjatuhan sanksi, OJK sedang mengerjakan penghitungan nilai disgorgement untuk menentukan jumlah dana yang berpotensi dikembalikan kepada investor.
Proses tersebut juga mencakup identifikasi pihak-pihak yang memiliki hak menerima pengembalian. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian investor.
Agus menjelaskan bahwa tim pengawas masih melakukan perhitungan sekaligus menelusuri identitas investor yang berhak memperoleh dana tersebut.
"Itu sedang diupayakan oleh teman-teman pengawas, sedang dilihat, dihitung kira-kira yang bisa dikembalikan ke investor siapa aja, berapa, dan nanti dicari investornya siapa aja," jelas Agus.
Selain menangani perkara yang telah diumumkan, OJK juga masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 31 emiten lainnya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap aktivitas di pasar modal.
Agus memastikan hasil penanganan akan disampaikan kepada publik setelah proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran dinyatakan selesai.
"Begitu nanti akan ada pelanggaran sudah selesai dilakukan investigasi, segera diumumkan oleh OJK," kata Agus.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow