OJK Jatuhkan Denda Rp2,52 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda dengan total nilai Rp2,52 triliun kepada para pelaku pelanggaran pasar modal hingga 16 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menindak manipulasi pasar, penyalahgunaan mekanisme perdagangan, dan penyamaran kepemilikan saham, sebagaimana dilansir dari Idxchannel.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan penindakan dilakukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangan resmi pada Jumat (23/10/2026), Hasan menyampaikan sikap OJK terhadap pelanggaran yang memerlukan konsekuensi hukum berat.
"OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat," ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
Berdasarkan catatan OJK, denda administratif sebesar Rp2,23 triliun dikenakan kepada 166 pihak berdasarkan hasil pemeriksaan kasus. Sanksi lainnya mencakup 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan izin, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.
OJK juga mengenakan denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak serta menjatuhkan 464 sanksi peringatan tertulis. Hingga 1 Oktober 2026, terdapat 122 kasus dalam berbagai tahapan penanganan, terdiri atas 28 kasus dalam perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus dalam pemeriksaan.
Penindakan terbaru mencakup pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Menurut data yang disampaikan OJK, total denda utama dalam ketiga perkara tersebut mencapai Rp2,1 triliun.
Rinciannya meliputi denda Rp1,5 triliun dalam perkara DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN. Penindakan tersebut juga mencakup sanksi terhadap sejumlah anggota bursa dan individu terkait, termasuk pembekuan izin profesi di pasar modal.
Hasan menilai besaran denda dalam perkara tersebut menjadi pencapaian penting dalam penegakan hukum pasar modal Indonesia.
"Besarnya sanksi tersebut menandai tonggak bersejarah dalam penegakan hukum pasar modal Indonesia, sekaligus menjadi pengenaan denda terbesar sepanjang sejarah OJK," kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
Pada 21 Oktober 2026, OJK menyerahkan surat sanksi secara langsung kepada pihak terkait di kantor OJK. Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari koordinasi antarlembaga untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk kemungkinan tindak lanjut pidana.
OJK menyatakan sanksi administratif tidak menutup kemungkinan proses hukum lanjutan. Apabila pemeriksaan lebih lanjut menemukan dugaan tindak pidana pasar modal dengan bukti yang cukup, perkara dapat ditindaklanjuti melalui penyidikan sesuai kewenangan OJK.
Dalam proses tersebut, OJK akan memperkuat koordinasi dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum terkait. Penelusuran aliran dana, identifikasi pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah, dan pengungkapan jaringan yang terlibat juga menjadi bagian dari upaya penindakan.
Hasan menegaskan bahwa OJK tidak memberikan toleransi terhadap manipulasi harga, penyesatan investor, penyembunyian identitas atau kepemilikan yang wajib diungkapkan, serta pemanfaatan celah mekanisme pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
"Tidak ada toleransi bagi pihak yang secara sengaja menciptakan harga semu, menyesatkan investor, menyembunyikan identitas atau kepemilikan yang wajib diungkapkan, maupun memanfaatkan celah mekanisme pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah," kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
Untuk memperkuat pengawasan, OJK akan meningkatkan pemanfaatan teknologi pemantauan transaksi, analisis keterkaitan rekening dan kepemilikan, penelusuran aliran dana, serta kapasitas investigasi. Lembaga tersebut juga menegaskan penegakan hukum dilakukan dengan menjunjung kepastian hukum, keadilan, profesionalisme, dan asas proporsionalitas.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow