OJK Akui Penegakan Hukum Pasar Modal Belum Penuhi Ekspektasi MSCI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui penegakan hukum di pasar modal Indonesia masih belum memenuhi ekspektasi penyedia indeks saham global MSCI. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Kemensos, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026), di tengah upaya pembenahan transparansi dan likuiditas pasar.
Menurut Friderica, berbagai masukan MSCI terkait keterbukaan informasi, transparansi, dan likuiditas telah ditindaklanjuti. Namun, penegakan hukum atau enforcement masih menjadi aspek yang belum memenuhi harapan penyedia indeks tersebut.
Friderica menjelaskan bahwa OJK bersama organisasi regulator mandiri pasar modal atau Self-Regulatory Organization (SRO) terus memperkuat langkah penegakan aturan. Salah satu upayanya terlihat dari pengenaan sanksi denda dalam jumlah besar terhadap pelanggaran di sektor pasar modal.
"Untuk catatan dari MSCI terus kita tindak lanjut, untuk semua ketentuan, harapan yang diminta mereka kepada pasar kita sudah kita penuhi. Terkait dengan, yang selalu saya sampaikan, terkait dengan keterbukaan, kemudian transparansi, kemudian likuiditas dan lain-lain. Hanya satu yang masih belum sesuai dengan ekspektasi yaitu penegakan hukum," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.
OJK juga memaparkan besaran denda yang telah dijatuhkan sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan aturan. Menurut Friderica, salah satu kasus menghasilkan sanksi Rp 1,5 triliun, yang disebut sebagai denda terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia.
Selain sanksi tersebut, Friderica menyebut terdapat denda lain senilai Rp 500 miliar dan Rp 100 miliar. Ia menyampaikan angka-angka itu untuk menggambarkan langkah penindakan yang telah dilakukan OJK dalam menangani pelanggaran di pasar modal.
"Sanksi yang kami sampaikan, terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia Rp 1,5 triliun untuk satu kasus, kemudian berikutnya adalah Rp 500 miliar dan juga Rp 100 miliar," jelas Friderica.
Di luar pengenaan denda, SRO juga mengumumkan penguatan komite high shareholders concentration (HSC), yakni komite yang menangani konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Penguatan tersebut mencakup pelibatan figur yang kredibel dan independen dalam penetapan saham berstatus HSC, disertai pengawasan dari pihak independen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut terhadap masukan MSCI mengenai pembenahan pasar modal Indonesia. OJK menyatakan perbaikan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan investor domestik maupun asing, baik institusi maupun investor ritel.
"Intinya kita menerima masukan dan juga permintaan untuk perbaikan, yang tentunya ini adalah apa? Kecintaan kita terhadap pasar modal Indonesia, kecintaan kita terhadap investor kita, baik itu domestik, maupun asing, institusi maupun ritel, terutama investor ritel," pungkas Friderica.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow