OJK Perketat Penegakan Hukum atas Perdagangan Saham Terkoordinasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat penegakan hukum terhadap praktik perdagangan saham terkoordinasi untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari, menyampaikan hal tersebut setelah menerima pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026), di tengah ancaman reklasifikasi status pasar modal Indonesia oleh MSCI.
Dilansir dari Idxchannel, OJK menempatkan penindakan terhadap pelanggaran perdagangan saham sebagai prioritas reformasi pasar modal. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kredibilitas pasar sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar ketentuan.
Perdagangan saham terkoordinasi merupakan aktivitas transaksi sejumlah pihak yang bertujuan menciptakan harga dan volume perdagangan semu. Praktik tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi harga saham demi keuntungan kelompok tertentu.
Friderica menjelaskan bahwa pesan Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal. OJK berkomitmen melanjutkan tindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk perdagangan saham terkoordinasi.
"Pesan khusus yang terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan penegakan hukum terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait perdagangan saham terkoordinasi dan lain sebagainya," ujar Friderica Widyasari, Ketua Dewan Komisioner OJK.
Menurut Friderica, konsistensi penindakan diperlukan untuk memperkuat integritas Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK juga menargetkan terciptanya lingkungan investasi yang lebih transparan dan dapat diandalkan oleh investor domestik maupun asing.
"Dan juga terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi dan ini akan menimbulkan efek jera, sehingga ke depan pasar modal Indonesia semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi tempat investasi yang baik untuk investor, baik itu asing maupun domestik," tutur Friderica.
OJK turut menyoroti pertumbuhan jumlah investor di dalam negeri. Friderica menyebut investor ritel Indonesia telah mencapai 32,7 juta Single Investor Identification (SID), sehingga penguatan perlindungan dan kepercayaan terhadap pasar modal menjadi perhatian regulator.
Friderica menyatakan bahwa peningkatan jumlah investor perlu diimbangi dengan upaya menjaga kualitas pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
"Ya tentu saja ini juga menaruh harapan besar untuk pasar modal Indonesia ke depan bisa menjadi tempat investasi untuk jangka panjang yang baik untuk masyarakat Indonesia," ujar Friderica.
Dalam catatan penegakan aturan, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sedikitnya 835 pihak sejak awal 2026 hingga Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan cakupan tindakan regulator terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal.
OJK juga menjatuhkan denda dengan total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow