Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Jatuhkan Sanksi kepada Direksi BOGA dan Lianiwati

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan terhadap integritas pelaku pasar modal kembali menjadi perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). Sanksi tersebut berkaitan dengan penyajian laporan keuangan perseroan periode 2017-2020, dilansir dari Idxchannel.

Selain memberikan sanksi administratif kepada jajaran direksi perusahaan tersebut, OJK juga menjatuhkan tindakan tegas terhadap Lianiwati. Pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) itu dilarang menjalankan aktivitas di sektor pasar modal selama 10 tahun.

Keputusan terhadap kedua perkara tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan regulator. Meskipun sama-sama berkaitan dengan kegiatan pasar modal, pelanggaran yang ditemukan OJK memiliki objek pemeriksaan dan bentuk pelanggaran yang berbeda.

Sanksi terhadap tiga direksi BOGA

Tiga anggota Direksi BOGA yang dikenai sanksi adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Ketiganya merupakan pihak yang membubuhkan tanda tangan pada laporan keuangan perusahaan sepanjang periode 2017 hingga 2020.

Permasalahan utama dalam pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyajian informasi mengenai pencatatan uang muka. OJK menemukan adanya informasi yang dinilai tidak benar dan berpotensi menyesatkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Temuan itu berhubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO). Menurut hasil pemeriksaan, pencatatan uang muka dalam laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai pemanfaatan dana hasil penawaran saham perdana tersebut.

Dalam keterangan resminya, OJK menjelaskan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar pemberian sanksi kepada para anggota direksi tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan BOGA terkait pencatatan uang muka. Pencatatan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO)," tertulis dalam keterangan resmi OJK, Selasa (4/11/2026).

Atas persoalan tersebut, regulator menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Pasal 107 UUPM. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Lianiwati dilarang beraktivitas selama 10 tahun

Perkara lain yang turut ditindak OJK melibatkan Lianiwati, pemegang izin WPPE dengan nomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018. Izin tersebut diketahui telah berakhir masa berlakunya pada 18 November 2020.

Berdasarkan pemeriksaan regulator, terdapat dua bentuk pelanggaran yang dilakukan Lianiwati dalam menjalankan aktivitas terkait transaksi efek nasabah. Pelanggaran pertama berupa pemalsuan laporan portofolio milik nasabah.

Selain itu, OJK menemukan adanya transaksi penjualan saham yang dilakukan tanpa memperoleh instruksi dari nasabah bersangkutan. Kedua tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan pasar modal.

Pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan kewajiban menjaga integritas serta memastikan setiap transaksi efek yang menggunakan nama nasabah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan tidak hanya menyangkut laporan portofolio, tetapi juga pelaksanaan transaksi saham.

Sebagai tindak lanjut, OJK menetapkan perintah tindakan tertentu berupa larangan bagi Lianiwati untuk menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.

OJK perkuat pengawasan dan kepatuhan pasar modal

Penindakan terhadap tiga direksi BOGA dan Lianiwati merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pelaku industri keuangan. Regulator juga menempatkan peningkatan disiplin sebagai salah satu tujuan penegakan ketentuan tersebut.

OJK mengarahkan pengawasan agar kegiatan perdagangan efek dapat berlangsung secara teratur, wajar, efisien, serta memiliki integritas. Penerapan ketentuan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang menjalankan aktivitas dalam lingkungan pasar modal.

Kewajiban menjaga profesionalisme berlaku terutama bagi pihak yang telah memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan maupun pelaksanaan transaksi atas nama nasabah. OJK menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan menjadi bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Selain memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan, regulator juga berencana melanjutkan penguatan pengawasan terhadap sejumlah aspek penting dalam industri pasar modal.

Fokus pengawasan tersebut mencakup transaksi efek, kualitas keterbukaan informasi, serta penerapan tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek. Penguatan pada ketiga aspek itu ditujukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Melalui langkah penegakan ketentuan tersebut, OJK menegaskan pentingnya tanggung jawab setiap pelaku pasar dalam menjaga integritas kegiatan perdagangan efek dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed