Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Jatuhkan Sanksi Manipulasi Saham dan Hitung Ganti Rugi Investor

Smallest Font
Largest Font

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat penegakan hukum pasar modal melalui sanksi terhadap sejumlah pelaku pelanggaran saham sekaligus mengupayakan pengembalian dana investor yang terdampak kasus DSSA, BREN, dan CUAN. Langkah tersebut mencakup manipulasi perdagangan, penyajian laporan keuangan menyesatkan, hingga pelanggaran transaksi nasabah.

Pada 4 November 2026, OJK mengumumkan hasil pemeriksaan tiga kasus, yakni perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), dan pelanggaran oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Dalam kasus PANR, OJK menemukan manipulasi perdagangan selama 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia dinilai melakukan transaksi melalui 20 rekening nasabah untuk menciptakan gambaran semu aktivitas perdagangan dan memengaruhi harga saham.

OJK menghitung keuntungan tidak sah dari aktivitas tersebut mencapai Rp 5.073.291.914. Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan seluruh keuntungan berdasarkan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM.

OJK menetapkan perintah pengembalian keuntungan hasil pelanggaran tersebut.

"Perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914,00," ungkap OJK dalam siaran persnya, Rabu (4/11/2026).

Melani dan Upita Amalia masing-masing dilarang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 5 tahun. OJK juga meminta perusahaan efek menutup rekening milik 18 pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

Ke-18 pihak itu adalah Tan Hok Kiong alias Arifin, Anas Zahrial Sirait, Eka Budi Muliawati, Rubianto, Gita Kurnia, Mario, Jonny, Azirwan, Gatot Dermawan, Renica Meilani, Eni Nuraeni, Noto Subagyo, Mangasi Firman Ericson, Susanti, Dadang Nopiyandi Ohom, Ariansyah Mardian, Iswan, dan Pius Sebastian. Rekening mereka tersebar di sejumlah perusahaan efek, termasuk PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Waterfront Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Pada perkara BOGA, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan periode 2017-2020, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.

Pemeriksaan menemukan informasi tidak benar dan menyesatkan mengenai pencatatan uang muka dalam laporan keuangan perusahaan. Penyajian tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya terkait penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

Ketiga direktur tersebut masing-masing dikenai denda Rp 825.000.000, sehingga total sanksi mencapai Rp 2,47 miliar. OJK menekankan tanggung jawab direksi dalam memastikan informasi perusahaan terbuka dapat dipertanggungjawabkan.

"Direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegas OJK.

Kasus lainnya melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin WPPE. OJK menemukan pemalsuan laporan portofolio nasabah, transaksi penjualan saham tanpa instruksi pemilik rekening, serta pelanggaran persyaratan integritas.

Atas pelanggaran tersebut, Lianiwati dijatuhi larangan melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun. OJK menegaskan kewajiban pelaku pasar untuk menjaga profesionalisme, mematuhi aturan, serta melindungi aset dan kepentingan nasabah.

Di luar tiga perkara tersebut, OJK juga sedang menghitung potensi pengembalian dana kepada investor yang terdampak transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Agus Firmansyah menjelaskan bahwa tim pengawas masih mengidentifikasi investor yang berhak menerima pengembalian serta menghitung nilai dana masing-masing.

"Ini sedang diupayakan oleh teman-teman pengawas, sedang dilihat dan dihitung kira-kira yang bisa dikembalikan ke investor, siapa saja, berapa, dan nanti dicari investornya siapa saja," ujar Agus kepada wartawan dalam Media Gathering BEI di Mandalika, Sabtu (31/10/2026).

Agus menyebut proses tersebut membutuhkan ketelitian karena OJK harus memastikan penerima pengembalian dan nominal yang menjadi hak setiap investor. Pembahasan mengenai mekanisme pengembalian masih berlangsung secara internal dan belum menghasilkan kepastian mengenai jumlah dana maupun pelaksanaannya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengembalian dana investor bukan mekanisme yang lazim digunakan dalam sanksi administratif sebelumnya. Penindakan pada perkara terdahulu umumnya berupa pencabutan izin atau penutupan izin usaha.

"Kalau yang sebelumnya, kayaknya belum. Yang pengadaan denda-denda sanksi, paling kan cabut izin, penutupan izin usaha dan lain-lain," katanya.

Dalam pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan manipulasi pasar yang melibatkan nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa. Praktik tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur hingga mendorong kenaikan harga saham secara signifikan.

Sementara itu, pemeriksaan BREN dan CUAN menemukan bahwa penjatahan saham dalam penawaran umum telah direncanakan untuk kelompok yang terkait dengan pemegang saham pengendali. OJK juga menemukan penyesatan dalam pemesanan saham melalui penyamaran identitas pihak terkait pengendali.

Akibatnya, kepemilikan saham kedua perusahaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas. OJK juga menemukan keuntungan tidak sah dari pelanggaran transaksi DSSA serta pemesanan saham BREN dan CUAN.

Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif Rp 1,5 triliun kepada DSSA, Rp 500 miliar kepada BREN, dan Rp 100 miliar kepada CUAN. Besaran tersebut masing-masing setara US$ 83,3 juta, US$ 27,8 juta, dan US$ 5,6 juta.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed