Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Tegur Pelaku Manipulasi Pasar Modal

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham di Indonesia diperketat menyusul masih adanya praktik manipulasi yang berpotensi merugikan investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, sebagaimana dilansir dari Idxchannel. Regulator meminta seluruh pelaku pasar menghentikan manipulasi harga saham, perdagangan terkoordinasi, serta transaksi semu.

Praktik tersebut dinilai dapat mengganggu mekanisme perdagangan sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal domestik. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa koreksi yang berlangsung di bursa saham nasional merupakan salah satu konsekuensi dari proses pembenahan. Perubahan tersebut berjalan bersamaan dengan agenda reformasi yang sedang dilaksanakan regulator.

Menurut Friderica, kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam keadaan solid. Kinerja emiten dalam negeri juga dinilai tetap kuat di tengah berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan terhadap ekosistem pasar modal.

Ia menjelaskan bahwa pembenahan tidak hanya menyentuh mekanisme perdagangan, tetapi juga struktur kepemilikan saham. Salah satu sasaran reformasi adalah saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi (HSC). Selain penataan kepemilikan, regulator turut berupaya membersihkan pasar dari praktik manipulasi perdagangan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah memperbaiki kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Friderica mengingatkan bahwa tindakan manipulatif membawa konsekuensi besar bagi kepentingan investor. Ia secara khusus menyoroti kepercayaan 33 juta investor ritel yang telah menempatkan kepercayaan mereka pada pasar modal Indonesia. "Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujar Friderica kepada awak media setelah kegiatan IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Reformasi Pasar Modal Tidak Hanya Mengikuti MSCI

Agenda perubahan yang dijalankan OJK juga tidak semata-mata didasarkan pada masukan penyedia indeks global seperti MSCI. Friderica menegaskan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. Masukan dari penyedia indeks internasional justru dimanfaatkan sebagai dorongan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memperbaiki berbagai aspek perdagangan.

Dengan demikian, reformasi diarahkan pada peningkatan transparansi serta kredibilitas pasar secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, OJK menjalin koordinasi intensif dengan penyedia indeks global. Komunikasi tersebut dilakukan melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti rekomendasi yang diterima.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan pembenahan infrastruktur pasar modal agar semakin kredibel di hadapan investor internasional. Perbaikan transparansi dan struktur perdagangan menjadi bagian dari perhatian dalam proses tersebut.

Friderica juga menyampaikan bahwa regulator terus berupaya mempertahankan posisi Indonesia agar tidak masuk dalam kategori pasar tunggal atau stand-alone market dalam penilaian MSCI. OJK menyatakan terus mengoptimalkan langkah yang diperlukan untuk menghindari status tersebut.

OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak

Keseriusan pengawasan terhadap sektor pasar modal turut terlihat dari jumlah sanksi administratif yang telah dijatuhkan selama 2026. Penindakan tersebut mencakup denda finansial hingga pencabutan izin terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya memaparkan perkembangan penegakan aturan tersebut. Berdasarkan catatan periode Januari hingga Oktober 2026, total denda administratif mencapai Rp2,23 triliun. Nilai denda tersebut dikenakan kepada 169 pihak. Selain hukuman finansial, OJK juga mengambil tindakan administratif lainnya berupa pencabutan izin, pencabutan tanda terdaftar, serta penerbitan perintah tertulis.

Rincian tindakan yang telah direalisasikan selama periode tersebut meliputi enam pencabutan izin, satu pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis. Seluruh tindakan itu merupakan bagian dari penanganan kasus di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Hasan menyampaikan rincian penindakan berdasarkan akumulasi sepanjang tahun hingga Oktober 2026.

"Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis," ujar Hasan. Besarnya sanksi tersebut memperlihatkan cakupan tindakan pengawasan yang telah dilakukan OJK sepanjang sepuluh bulan pertama 2026. Penindakan mencakup sanksi finansial maupun administratif sebagai bagian dari upaya menangani pelanggaran di sektor pasar modal.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed