Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Peringatkan Manipulator Saham dan Ungkap Tiga Kasus

Smallest Font
Largest Font

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan pelaku manipulasi saham, transaksi semu, dan koordinasi perdagangan agar menghentikan praktik yang merusak pasar modal Indonesia. Peringatan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026), untuk melindungi kepercayaan sekitar 33 juta investor ritel.

Dilansir dari Money, OJK saat ini menindaklanjuti sejumlah kasus pelanggaran pasar modal yang terjadi pada periode sebelumnya. Praktik tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, coordinated trading, hingga wash trading yang menciptakan gambaran aktivitas perdagangan tidak sebenarnya.

Friderica menegaskan bahwa berbagai pelanggaran tersebut tidak boleh kembali terjadi karena berpotensi merugikan investor dan merusak kepercayaan terhadap pasar modal domestik.

"Kasus-kasus manipulasi saham, koordinasi trading, wash trading yang terjadi di tahun sebelumnya, itu jangan terjadi lagi di masa akan datang. Jadi kita sekarang lagi untuk kasus-kasus, kita lihat yang memang itu terjadi sebelumnya," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga integritas pasar modal merupakan tanggung jawab bersama. Kepercayaan puluhan juta investor ritel menjadi salah satu hal yang harus dilindungi dari tindakan pihak-pihak yang mempermainkan mekanisme perdagangan.

"Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor ritel itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti, jangan main-main," ujar Friderica.

Pemberantasan manipulasi saham menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal yang dijalankan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO). Dalam pelaksanaannya, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada sejumlah pihak dalam tiga kasus pelanggaran.

Kasus pertama berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Berdasarkan pemeriksaan OJK, aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914 atau sekitar Rp 5,07 miliar.

OJK mengidentifikasi 20 rekening nasabah yang diduga digunakan untuk menciptakan gambaran semu perdagangan saham PANR. Aktivitas tersebut berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023 dan melibatkan komunikasi antarpihak untuk menjaga pergerakan harga saham.

Dalam keterangan resmi pada Rabu (4/11/2026), OJK menjelaskan hasil perhitungan keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan mencapai Rp 5.073.291.914,00," tulis OJK dalam keterangan resminya.

OJK menilai aktivitas tersebut melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Atas pelanggaran tersebut, Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914. Sementara itu, Melani dan Upita Amalia dilarang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun.

OJK juga memerintahkan penutupan rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam transaksi saham PANR. Rekening tersebut mencakup Tan Hok Kiong alias Arifin di PT Artha Sekuritas Indonesia; Anas Zahrial Sirait di PT Waterfront Sekuritas dan PT Royal Investium Sekuritas; serta Eka Budi Muliawati di PT Waterfront Sekuritas.

Daftar lainnya meliputi Rubianto di PT Yakin Bertumbuh Sekuritas; Gita Kurnia di PT Wanteg Sekuritas; Mario di PT Indo Capital Sekuritas; Jonny di PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas; serta Azirwan di PT Victoria Sekuritas Indonesia.

OJK juga mencantumkan Gatot Dermawan di PT Evergreen Sekuritas Indonesia; Renica Meilani di PT Bumiputera Sekuritas; Eni Nuraeni dan Susanti di PT Yakin Bertumbuh Sekuritas; Noto Subagyo di PT KGI Sekuritas Indonesia; serta Mangasi Firman Ericson di PT Ekuator Swarna Sekuritas.

Nama lainnya adalah Dadang Nopiyandi Ohom di PT Elit Sukses Sekuritas; Ariansyah Mardian di PT OCBC Sekuritas Indonesia; Iswan di PT Waterfront Sekuritas; dan Pius Sebastian di PT Sucor Sekuritas.

Kasus kedua berkaitan dengan laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) periode 2017-2020. OJK menjatuhkan denda kepada tiga mantan anggota direksi yang menandatangani laporan tersebut, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.

Masing-masing dikenai denda Rp 825 juta sehingga total sanksi mencapai Rp 2,475 miliar. OJK menemukan penyajian informasi tidak benar dan menyesatkan terkait pencatatan uang muka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

OJK menyatakan bahwa pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam penjelasan mengenai sanksi terhadap ketiga mantan direksi BOGA, OJK menyebutkan alasan pemberian hukuman administratif tersebut.

"Karena penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK," tulis OJK.

Kasus ketiga melibatkan Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dengan nomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018. Izin tersebut telah berakhir pada 18 November 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan bahwa Lianiwati melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah serta transaksi penjualan saham tanpa instruksi atau perintah dari nasabah.

Pelanggaran tersebut mencakup tiga ketentuan, yakni Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal terkait pemalsuan laporan portofolio, Angka 6 huruf b Peraturan Bapepam Nomor V.E.1 yang diatur kembali dalam Pasal 10 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2020, serta Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 mengenai persyaratan integritas.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan larangan kepada Lianiwati untuk melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed