Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Oposisi Israel Didesak Bentuk Koalisi Yahudi Arab Lawan Netanyahu

Smallest Font
Largest Font

Kebuntuan pembentukan pemerintahan baru Israel memicu demonstrasi ratusan warga di Tel Aviv dan Yerusalem pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Mereka mendesak kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot menggandeng partai-partai Arab untuk membangun pemerintahan mayoritas dan mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Hasil resmi Komite Pemilu Pusat Israel menunjukkan koalisi Netanyahu memperoleh 53 dari 120 kursi Knesset, sedangkan kelompok oposisi menguasai 48 kursi. Dua partai Arab, Joint List dan Ra'am, mendapatkan 19 kursi sehingga gabungan ketiga kelompok tersebut berpotensi mencapai 67 kursi.

Jumlah tersebut melampaui ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Namun, penolakan sejumlah pemimpin oposisi terhadap kerja sama dengan partai Arab membuat pembentukan koalisi belum menemui kepastian.

Menurut Komite Pemilu Pusat, pemungutan suara pada 27 Oktober mencatat partisipasi 77,9 persen dari sekitar 7,3 juta pemilih yang memenuhi syarat. Likud menjadi partai tunggal terbesar dengan 27 kursi, sementara Yashar pimpinan Eisenkot memperoleh 21 kursi.

Partisipasi pemilih Arab yang meningkat turut mengantarkan Joint List dan Ra'am meraih total 19 kursi. Perolehan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah kedua kelompok politik tersebut dan hampir dua kali lipat dibandingkan 10 kursi yang mereka miliki sebelumnya.

Dalam demonstrasi di Tel Aviv, sekitar 500 orang membawa poster yang menyerukan persatuan masyarakat Yahudi dan Arab. Salah satu tulisan berbunyi, "Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu", sementara poster lainnya menyatakan, "Ada mayoritas untuk perubahan".

Di Yerusalem, sekitar 100 orang mengikuti aksi serupa. Mereka membawa pesan, "67 kursi, bersatu kita teguh, terpecah kita mendapatkan Bibi", serta mempertanyakan penolakan kerja sama dengan partai Arab melalui tulisan, "Mengapa tidak? Kecuali jika kita memang rasis?"

Penyelenggara demonstrasi dari organisasi Standing Together menyatakan bahwa hasil pemilu harus diwujudkan melalui kemitraan politik lintas komunitas.

Dalam pernyataannya, penyelenggara mengatakan, "Para pengunjuk rasa mendesak para pemimpin Blok Perubahan untuk mengakui kemenangan mereka dan membentuk pemerintahan berdasarkan kemitraan Yahudi-Arab." Mereka juga menegaskan, "Sekarang bukan waktunya meninggalkan kemitraan tersebut, melainkan menjadikannya kekuatan politik untuk mengubah keadaan."

Partai-partai Arab mewakili komunitas yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel. Ayelet Raz, seorang psikolog berusia 60 tahun yang mengikuti demonstrasi, menilai keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak politik warga negara.

Raz menyebut kesempatan tersebut sebagai peluang terakhir untuk perubahan nyata. Ia juga menggambarkan Netanyahu sebagai manipulator ulung dan memperingatkan dampak berkelanjutan konflik di kawasan.

"Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian. Jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya," ujar Raz.

Di tengah tekanan publik, Eisenkot menyampaikan persyaratan pembentukan pemerintahan baru setelah bertemu Yair Lapid pada Sabtu, 31 Oktober. Pemimpin Partai Yashar itu ingin menghindari pemilihan ulang dengan membangun pemerintahan Zionis yang berlandaskan pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter.

Ia juga mensyaratkan komitmen terhadap Deklarasi Kemerdekaan Israel, kewajiban dinas militer dan nasional bagi seluruh warga, serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris.

Dalam pernyataannya, Eisenkot mengatakan, "Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional." Ia menambahkan, "Pintu masuk menuju pemerintahan yang kita bentuk akan terbuka bagi setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip ini dan siap menjalankan tugasnya."

Eisenkot juga mengusulkan pembentukan komisi penyelidikan atas serangan 7 Oktober 2023, peningkatan jumlah personel militer, serta perbaikan tunjangan dan penghargaan bagi anggota militer. Ia berjanji mencabut undang-undang terkait perombakan peradilan.

Mengenai pembentukan pemerintahan, Eisenkot menegaskan, "Jangan biarkan siapa pun menyesatkan Anda. Di Israel, Knesset yang memberi suara kepercayaan kepada pemerintah, bukan sebaliknya." Terkait operasi militer terhadap Iran, ia menyatakan, "Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik."

Meski tidak ingin pemerintahannya bergantung pada partai Arab, Eisenkot belum secara tegas menutup kemungkinan menerima dukungan eksternal mereka. Yousef Jabareen dari Joint List menyatakan kesediaannya mendukung Eisenkot di parlemen tanpa harus menjadi bagian dari kabinet, antara lain karena perbedaan pandangan mengenai perang di Gaza.

Mansour Abbas, pemimpin Ra'am, juga menyatakan kesediaannya kembali berpartisipasi dalam pemerintahan. Partainya pernah menjadi kelompok politik Arab pertama yang secara resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Israel pada 2021 hingga 2022.

Yair Golan, pemimpin The Democrats, mendukung pembentukan pemerintahan yang mengandalkan partai Arab. Sebaliknya, Avigdor Liberman, pemimpin Yisrael Beitenu, menolak seluruh bentuk kerja sama koalisi yang bergantung pada kedua partai tersebut.

Melalui Facebook, Liberman menyatakan, "Siapa pun yang ingin bergantung pada para pendukung terorisme, silakan saja. Yisrael Beitenu tidak akan terlibat." Ia juga menolak pemerintahan persatuan yang melibatkan Netanyahu.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan sulitnya menyatukan seluruh kelompok yang menentang Netanyahu. Eisenkot memiliki pandangan keamanan yang sebagian besar sejalan dengan perdana menteri, termasuk mengenai Gaza, tetapi keduanya bersaing untuk memimpin pemerintahan berikutnya.

Di sisi lain, lebih dari 100 pendukung Netanyahu menggelar demonstrasi tandingan di Tel Aviv. Mereka meminta kelompok oposisi bergabung dengan pemerintahan petahana dan menggunakan slogan, "Pilih kubu kanan, atau Palestina."

Rebecca Schindler, 60 tahun, menyampaikan penolakannya terhadap partai-partai Arab dengan mengatakan, "Dua partai Arab itu mendukung Hamas. Mereka ingin mengubah Israel menjadi negara Arab." Sementara itu, Nava Rehavia, 70 tahun, menuduh adanya kecurangan pemilu dan menyatakan, "Pihak Arab tidak menang, karena mereka mencuri pemilu."

Tuduhan kecurangan sebelumnya dilontarkan Netanyahu setelah muncul klaim bahwa partai-partai Arab menerima pendanaan asing untuk memengaruhi pemilih. Joint List, Ra'am, dan pemerintah Qatar membantah tuduhan tersebut.

Komite Pemilu Pusat menyebut laporan mengenai dugaan kecurangan dan pendanaan asing tersebut tidak memiliki dasar. Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne, menegaskan, "Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar." Kepolisian memang menangkap tiga tersangka terkait insiden lokal, tetapi komisi pemilihan menyatakan kasus tersebut tidak menunjukkan kecurangan yang meluas.

Gagasan kerja sama dengan partai Arab juga mendapat dukungan dari mantan Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon. Ia meminta oposisi mempertimbangkan pemberian posisi menteri kepada Mansour Abbas dan membandingkan sikap politik Abbas dengan sejumlah tokoh sayap kanan ekstrem.

Ya'alon mengatakan, "Saya mengenal Itamar Ben Gvir sejak dia menjadi sasaran pengawasan Shin Bet. Saat itu, dia menghasut kebencian, provokasi, dan kekerasan di wilayah Hebron." Ia juga menyebut Ben Gvir pernah dinyatakan bersalah dalam delapan perkara terpisah, termasuk dukungan terhadap organisasi teroris Yahudi.

Mengenai Bezalel Smotrich, Ya'alon menyatakan, "Saya mengenal Bezalel Smotrich sejak periode menjelang penarikan Israel dari Jalur Gaza. Saat itu, dia ditangkap karena dicurigai merencanakan peledakan 700 liter bahan bakar di Jalan Raya 1. Mansour Abbas memang bukan seorang Yahudi. Namun, saya berharap sebagian besar warga Israel lebih sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya dibandingkan dengan nilai-nilai kelompok mesianis, rasis, dan fasis."

Hasil akhir pemilu dijadwalkan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu, 4 November 2026. Herzog selanjutnya akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai sebelum menunjuk calon yang bertugas membentuk pemerintahan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed