Eisenkot Desak Netanyahu Tunda Operasi Militer ke Iran
Ketidakpastian pembentukan pemerintahan baru Israel memicu ketegangan politik sekaligus kekhawatiran mengenai kemungkinan operasi militer terhadap Iran. Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar yang mendapat mandat membentuk pemerintahan, mendesak Benjamin Netanyahu menahan keputusan militer sampai kabinet baru resmi dilantik.
Peringatan tersebut disampaikan Eisenkot melalui surat kepada Netanyahu pada 12 November 2026. Menurut CNN Indonesia, ia meminta perdana menteri sementara mempertimbangkan dampak keputusan strategis selama masa transisi kekuasaan.
Dalam suratnya, Eisenkot menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah selama situasi politik belum stabil.
"Saya menuntut agar Anda bertindak dengan tanggung jawab nasional selama periode sensitif ini," ujar Eisenkot.
Ia juga meminta Netanyahu menunda keputusan berisiko yang tidak harus segera dilaksanakan sampai pemerintahan pengganti terbentuk.
"Jangan menodai kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah dan proses pengambilan keputusan," tulis Eisenkot.
Eisenkot turut meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara memastikan dirinya memperoleh pengarahan keamanan secara berkala dari perdana menteri. Permintaan tersebut muncul setelah laporan mengenai perselisihan Netanyahu dengan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, terkait kemungkinan tindakan militer terhadap Iran.
Di parlemen, kekuatan politik oposisi dan partai-partai Arab juga berhasil mengungguli Likud dalam pemungutan suara pembentukan Komite Pengaturan Knesset. Menurut CNN Indonesia pada 12 November, usulan tersebut disahkan dengan 63 suara berbanding 50 suara.
Roy Folkman dari Partai Yashar dipastikan memimpin komite tersebut. Likud pimpinan Netanyahu memperoleh lima kursi, sedangkan Yesh Atid, Joint List, Partai Demokrat, dan United Arab List masing-masing mendapatkan dua kursi.
Komite Pengaturan bertugas mengoordinasikan pekerjaan parlemen pada awal masa jabatan baru, termasuk mengusulkan susunan komite-komite permanen. Pembentukannya menjadi perkembangan penting setelah pemilu 27 Oktober tidak menghasilkan pemenang mayoritas.
Data hasil pemilu yang dilaporkan sejumlah media menunjukkan blok Netanyahu memperoleh sekitar 52 hingga 53 kursi, sementara kubu Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Partai-partai Arab mengamankan total 19 kursi dari keseluruhan 120 kursi Knesset.
Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan dukungan minimal 61 anggota parlemen. Presiden Isaac Herzog menugaskan Eisenkot setelah memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sedangkan Netanyahu mendapatkan dukungan 46 anggota, menurut laporan ANTARA pada 14 November.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan. Ia dapat meminta tambahan waktu 14 hari apabila negosiasi belum menghasilkan kesepakatan.
Ketegangan antara kelompok politik juga terlihat ketika anggota Knesset ke-26 menjalani pelantikan pada 10 November. Menurut laporan AFP yang dikutip Detikcom, dua partai Arab, Joint List dan Raam, memperoleh 19 kursi dan menempatkan komunitas Arab sebagai kekuatan penentu dalam negosiasi pemerintahan.
Tokoh sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir melontarkan tuduhan kepada Yousef Jabareen, pemimpin Joint List, ketika anggota parlemen mengikuti prosesi pelantikan.
"Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?" teriak Ben Gvir kepada Jabareen.
Ben Gvir kemudian kembali menyampaikan penolakannya terhadap keberadaan anggota parlemen yang dianggapnya tidak menunjukkan kesetiaan kepada Israel.
"Siapa pun yang tidak setia tidak boleh berada di Knesset (parlemen) Israel!" tulis Ben Gvir di platform X.
Ketegangan semakin terlihat ketika sejumlah anggota Joint List meninggalkan ruangan saat lagu kebangsaan Israel diperdengarkan. Aksi tersebut memicu kegaduhan dalam sidang pelantikan.
Dalam pidatonya, Netanyahu mengkritik sikap partai-partai Arab yang menurutnya tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Ia juga menuduh kedua kelompok tersebut ingin mendirikan "negara Islam" atau "negara nasionalis Palestina... di atas reruntuhan negara Yahudi".
Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri sementara selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung. Ia sebelumnya juga menyinggung penolakan partai-partai Arab terhadap identitas negara Israel sebagai negara Yahudi.
Pemimpin Partai Democrats Yair Golan turut mengkritik Netanyahu. Golan meninggalkan ruangan ketika perdana menteri menyampaikan pidato dan kemudian menyampaikan tanggapannya melalui X.
Golan menilai Netanyahu belum menerima perubahan dukungan politik masyarakat setelah pemilu.
"Netanyahu kesulitan menerima kenyataan bahwa publik Israel telah 'memecat'-nya. Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan kelompok Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa," tulis Golan.
Di sisi lain, pemimpin Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman juga mempertanyakan kemungkinan kerja sama oposisi dengan partai-partai Arab. Ia mengkritik langkah sejumlah anggota parlemen yang meninggalkan ruangan ketika lagu kebangsaan diperdengarkan.
"Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?" tulis Lieberman di X.
Namun, pemimpin United Arab List atau Raam, Mansour Abbas, menyatakan kesediaan partainya bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Eisenkot. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan fraksi menjelang pelantikan anggota Knesset, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Abbas menyebut partainya ingin mengambil bagian dalam pemerintahan berikutnya dan mendorong keterwakilan masyarakat Arab dalam lembaga negara.
"bercita-cita menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya," kata Abbas.
Ia menilai keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak politik warga negara sekaligus kesempatan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
Abbas menyebut partisipasi politik tersebut sebagai "hak sipil yang mendasar". Ia juga menegaskan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat Arab dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga Israel.
"Masyarakat Arab bukanlah beban, melainkan pendorong pertumbuhan sosial," ujar Abbas.
Ia menggambarkan keterlibatan masyarakat Arab dalam lembaga pemerintahan sebagai langkah yang semestinya dilakukan dalam sistem politik Israel.
"wajar dan diperlukan," kata Abbas.
Abbas juga menolak pernyataan yang menyerang masyarakat Arab dan memperingatkan agar persaingan politik tidak berkembang menjadi hasutan terhadap kelompok tersebut.
"tidak ada tempat bagi hasutan," tegas Abbas.
Ia menuduh sejumlah partai yang diperkirakan menjadi oposisi terus menyasar masyarakat Arab melalui tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar.
"tuduhan fitnah berdarah," ujar Abbas.
Sementara itu, Knesset dijadwalkan memilih ketua parlemen baru untuk menggantikan Amir Ohana. Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan juga diperkirakan segera dibentuk, dengan Avigdor Lieberman diproyeksikan memimpin komite tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow