Oposisi dan Partai Arab Kalahkan Likud dalam Voting Knesset
Konstelasi politik Israel mengalami perubahan setelah kubu oposisi bersama partai-partai Arab memenangkan pemungutan suara pembentukan Komite Pengaturan di Knesset pada Rabu (11/11). Kemenangan dengan perolehan 63 berbanding 50 suara tersebut menjadi kekalahan pertama kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di parlemen baru. Dilansir CNN Indonesia dari Anadolu Agency, Roy Folkman dari Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot akan memimpin komite tersebut.
Keputusan itu sekaligus memberikan posisi strategis kepada kelompok oposisi dalam mengatur pekerjaan awal parlemen Israel periode ke-26. Menurut keterangan resmi Knesset, anggota parlemen menyetujui usulan Folkman mengenai pembentukan komite beserta komposisi keanggotaannya. Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh lima kursi, sedangkan Yesh Atid, Joint List, Partai Demokrat, dan United Arab List (Ra'am) masing-masing mendapatkan dua kursi.
Partai Yisrael Beiteinu, Otzma Yehudit, United Torah Judaism, Shas, dan Religious Zionism masing-masing memperoleh satu kursi. Kesepakatan penunjukan Folkman sebelumnya diumumkan Partai Yashar pada Selasa (10/11) bersama kelompok dalam Blok Perubahan.
Komite Pengaturan memiliki tanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pekerjaan parlemen pada awal masa jabatan. Menurut Institut Demokrasi Israel, lembaga tersebut juga mengusulkan pembentukan komite-komite permanen sebelum kewenangannya dialihkan kepada Komite Knesset. Secara tradisional, kepemimpinan komite diberikan kepada perwakilan partai yang pemimpinnya memperoleh mandat membentuk pemerintahan. Folkman mendapatkan posisi tersebut setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.
Berdasarkan hasil pemilu Israel pada 27 Oktober, blok Netanyahu mengamankan 53 kursi, sedangkan kubu Eisenkot memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab, Joint List dan Ra'am, secara keseluruhan mendapatkan 19 kursi dari total 120 kursi parlemen. Dengan demikian, kelompok oposisi bersama partai-partai Arab menguasai 67 kursi, melampaui ambang mayoritas 61 kursi. Perolehan tersebut membuat kedua partai Arab memiliki posisi penting dalam proses pembentukan pemerintahan.
Ketegangan mengenai keterlibatan kelompok Arab sudah terlihat ketika anggota parlemen baru dilantik pada Selasa (10/11). Menurut laporan AFP yang dikutip Detik, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir melontarkan pertanyaan kepada Yousef Jabareen, pemimpin Joint List. "Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?" teriak Itamar Ben Gvir kepada Yousef Jabareen. Ben Gvir kemudian menyampaikan keberatannya melalui platform X mengenai keanggotaan kelompok yang dianggapnya tidak menunjukkan kesetiaan kepada Israel.
"Siapa pun yang tidak setia tidak boleh berada di Knesset (parlemen) Israel!" tulis Ben Gvir.
Suasana sidang semakin memanas ketika sejumlah anggota Joint List meninggalkan ruangan saat lagu kebangsaan Israel diperdengarkan. Seorang jurnalis AFP yang berada di lokasi menyaksikan aksi tersebut, yang tampaknya dilakukan untuk menghindari kewajiban berdiri selama lagu kebangsaan berlangsung. Dalam pidato pelantikan, Netanyahu juga mengkritik kedua partai Arab karena dinilai tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Ia menuduh kelompok tersebut ingin mendirikan negara alternatif di wilayah Israel. Netanyahu menyebut kemungkinan pembentukan "negara Islam" atau "negara nasionalis Palestina... di atas reruntuhan negara Yahudi" sebagai ancaman terhadap identitas negara Israel.
Yair Golan, pemimpin Partai Democrats, memilih meninggalkan ruangan ketika Netanyahu menyampaikan pidatonya. Ia kemudian mengkritik pernyataan perdana menteri tersebut melalui platform X.
"Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?" tulis Avigdor Lieberman, pemimpin Yisrael Beiteinu, yang juga mengkritik sikap anggota oposisi terkait aksi meninggalkan ruang sidang. Di tengah ketegangan tersebut, pemimpin United Arab List (Ra'am), Mansour Abbas, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pemerintahan baru bersama Eisenkot. Dalam pertemuan fraksi menjelang pelantikan parlemen, Abbas menyampaikan bahwa partainya ingin terlibat langsung dalam pemerintahan berikutnya.
Abbas menyebut partainya "bercita-cita menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya". Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana dilaporkan media Israel Hayom dan dikutip ANTARA. Ia menilai keterlibatan partainya dalam pemerintahan merupakan "hak sipil yang mendasar" sekaligus jalan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Arab. Menurut Abbas, peningkatan partisipasi warga Arab juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Yahudi.
"Masyarakat Arab bukanlah beban, melainkan pendorong pertumbuhan sosial," ujar Mansour Abbas. Ia menggambarkan integrasi masyarakat Arab ke dalam lembaga pemerintahan sebagai sesuatu yang "wajar dan diperlukan". Abbas juga menolak kampanye yang menurutnya menyasar masyarakat Arab melalui tuduhan-tuduhan negatif. "Tidak ada tempat bagi hasutan," tegas Abbas, seraya menuduh sejumlah partai terus melancarkan "tuduhan fitnah berdarah" terhadap masyarakat Arab.
Sebelumnya, Herzog memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot pada Minggu (8/11). Menurut laporan ANTARA, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, sementara Netanyahu mendapatkan dukungan 46 anggota parlemen dalam konsultasi politik tersebut.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyusun pemerintahan dan dapat meminta tambahan waktu selama 14 hari. Apabila gagal, mandat tersebut dapat diberikan kepada anggota parlemen lainnya, dengan Netanyahu menjadi salah satu kemungkinan penerima tugas berikutnya. Agenda parlemen selanjutnya mencakup pemilihan ketua Knesset baru pada Selasa mendatang untuk menggantikan Amir Ohana dari Likud. Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan juga diperkirakan segera dibentuk, dengan Avigdor Lieberman diproyeksikan memimpin lembaga tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow