Eisenkot Buka Perundingan Ultra-Ortodoks Bentuk Pemerintahan Israel
Upaya pembentukan pemerintahan baru Israel memasuki tahap perundingan dengan kelompok ultra-Ortodoks setelah Gadi Eisenkot dan Avigdor Lieberman sepakat menjajaki kerja sama politik pada Senin, 9 November 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dukungan mayoritas parlemen sekaligus membuka jalan bagi pemerintahan alternatif tanpa Benjamin Netanyahu.
Menurut laporan Metro TV News yang mengutip Channel 13, kedua pemimpin sepakat mengutamakan pembicaraan dengan partai-partai ultra-Ortodoks sebelum mempertimbangkan pembentukan pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Kesepakatan itu dicapai meskipun terdapat perbedaan mendasar mengenai kewajiban wajib militer bagi komunitas Haredi. Eisenkot bahkan meminta Lieberman membantu menjembatani komunikasi dengan kelompok tersebut.
Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan seluruh jalur perundingan dengan partai-partai ultra-Ortodoks sebelum beralih ke opsi pembentukan pemerintahan alternatif, sebagaimana dilaporkan Channel 13.
Perundingan dengan United Torah Judaism dilaporkan sudah dimulai. Namun, partai tersebut belum menerima undangan resmi, meskipun sejumlah pejabatnya menyatakan ketertarikan untuk berdialog dengan Blok Perubahan, menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel.
Persoalan utama terletak pada komposisi parlemen. United Torah Judaism memiliki tujuh kursi, sedangkan Shas menguasai enam kursi. Gabungan keduanya mencapai 13 dari total 120 kursi Knesset.
Dengan tambahan dukungan kedua partai tersebut, blok Eisenkot yang memiliki 48 kursi berpeluang mencapai 61 kursi, jumlah minimum untuk memperoleh mayoritas parlemen.
Menurut laporan Channel 12, kelompok ultra-Ortodoks mengajukan empat persyaratan. Mereka meminta penerbitan perintah sementara yang menangguhkan kewajiban wajib militer, penghentian penangkapan warga yang menghindari dinas militer, penghapusan sanksi selama kebijakan berlaku, serta persetujuan penasihat hukum pemerintah dan Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.
Lieberman sebelumnya menyatakan kesediaan memberikan sejumlah konsesi demi membentuk pemerintahan tanpa Netanyahu. Namun, ia tetap mempertahankan prinsip kewajiban militer bagi seluruh warga dan mengusulkan rancangan undang-undang wajib militer yang pernah diajukannya pada 2018 sebagai dasar kesepakatan.
Jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, Eisenkot masih memiliki alternatif berupa pemerintahan minoritas. Empat partai dalam blok oposisi Yahudi menguasai 48 kursi, sementara partai-partai Arab memiliki 19 kursi yang secara matematis dapat memberikan dukungan hingga total 67 kursi.
Namun, pilihan tersebut menghadapi penolakan Lieberman karena ia tidak bersedia mendukung pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab.
Presiden Israel Isaac Herzog sebelumnya memberikan mandat kepada Eisenkot pada Minggu malam, 8 November 2026. Berdasarkan laporan Suara Surabaya, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset, sedangkan Netanyahu memperoleh 46 rekomendasi dan tujuh anggota parlemen tidak mendukung keduanya.
Angka rekomendasi tersebut berbeda dari perolehan kursi partai dalam pemilu Oktober 2026. Blok Eisenkot menguasai 48 kursi, sementara kubu Netanyahu memperoleh 53 kursi. Tidak satu pun memiliki mayoritas mandiri.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari berdasarkan keputusan presiden. Ia menyebut situasi politik dan diplomatik Israel membutuhkan perubahan kepemimpinan.
Dalam pernyataannya setelah memperoleh mandat, Eisenkot mengatakan, Tujuan perang belum tercapai, sementara kami menghadapi krisis politik dan diplomatik yang serius.
Mantan kepala staf militer Israel periode 2015–2019 tersebut memimpin Partai Yashar dan sebelumnya menjadi anggota kabinet perang setelah serangan 7 Oktober 2023. Ia meninggalkan pemerintahan Netanyahu pada Juni 2024 akibat perbedaan pandangan mengenai strategi perang di Gaza dan penanganan sandera.
Dalam persoalan Palestina, Eisenkot memiliki sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kelompok oposisi moderat. Ia menolak pembentukan negara Palestina dan pada Agustus 2026 menyampaikan sikap tersebut secara terbuka.
Di bawah pemerintahan yang kami bentuk, tidak akan ada Negara Palestina, ujar Eisenkot.
Meski menolak kenegaraan Palestina, Eisenkot mengkritik perluasan permukiman Israel di kawasan E1, Tepi Barat, serta kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Ia juga menyebut serangan kelompok ekstremis pemukim sebagai teror Yahudi yang dibiarkan pemerintah.
Rekam jejak militernya turut menjadi perhatian. Ketika menjabat kepala staf militer, Eisenkot dikenal mengembangkan Doktrin Dahiya, strategi penggunaan kekuatan besar terhadap infrastruktur di wilayah yang dianggap menjadi basis kelompok bersenjata.
Strategi tersebut berkaitan dengan konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon pada 2006. Pada 2008, Eisenkot menyampaikan ancaman penggunaan kekuatan militer tidak proporsional terhadap wilayah yang menjadi lokasi serangan terhadap Israel.
Kami akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan kerusakan serta kehancuran besar, ujar Eisenkot sebagaimana dikutip Reuters.
Ketika Eisenkot memimpin militer, demonstrasi Great March of Return di perbatasan Gaza pada 2018 juga diwarnai penembakan terhadap demonstran Palestina. Komisi Independen PBB mencatat 189 warga Palestina meninggal sepanjang demonstrasi tersebut, termasuk 183 orang yang dilaporkan tewas akibat tindakan pasukan keamanan Israel.
Komisi PBB menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran dalam sejumlah peristiwa tidak diperlukan dan tidak proporsional.
Dalam kampanye politiknya, Eisenkot menjanjikan rekonsiliasi nasional, perlindungan komunitas LGBTQ, independensi peradilan, supremasi hukum, hak minoritas, dan kebebasan pers. Ia juga menolak aneksasi penuh Tepi Barat serta pendirian pos permukiman ilegal.
Ia turut mengusulkan perubahan aturan pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dan warga Arab Israel melalui layanan nasional universal, baik berupa dinas militer maupun pengabdian sipil. Eisenkot juga berjanji memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang merenggang akibat konflik di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran.
Jika berhasil membentuk pemerintahan, Eisenkot akan menjadi perdana menteri pertama Israel dari kalangan Yahudi Sephardic. Ia berasal dari keluarga Yahudi-Maroko dan pernah kehilangan putranya, Gal, serta dua keponakannya dalam pertempuran di Gaza.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow