Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Oposisi Israel Susun Strategi Lengserkan Netanyahu dari Knesset

Smallest Font
Largest Font

Krisis pembentukan pemerintahan baru Israel semakin menguat setelah pemilu pada 27 Oktober 2026 menghasilkan parlemen tanpa mayoritas. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha mendorong pemilu ulang dengan mempertanyakan hasil penghitungan suara, sementara kubu oposisi mulai menyiapkan langkah mengambil kendali Knesset.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, kelompok oposisi pimpinan Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab menguasai 19 kursi. Padahal, pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 anggota parlemen.

Menurut data Komite Pemilihan Umum, partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen. Angka tersebut menjadi tingkat keikutsertaan tertinggi dalam pemilu Israel sejak 1999.

Eisenkot menilai langkah Netanyahu dan Partai Likud mempertanyakan hasil pemilu merupakan upaya mempertahankan kekuasaan setelah kehilangan mayoritas parlemen. Dalam pernyataan melalui media sosial X, pemimpin Partai Yashar tersebut mengecam tindakan itu.

"Upaya tercela dan jahat untuk tidak mengakui hasil pemilihan, menentang kehendak publik, mencemarkan nama baik suatu komunitas, serta menyeret Israel ke dalam pemilihan umum baru telah gagal," tulis Gadi Eisenkot.

Ia juga menilai kampanye yang mempertanyakan legitimasi pemilu dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Eisenkot menegaskan hasil pemilihan anggota Knesset ke-26 sudah menunjukkan posisi politik masing-masing kubu.

"Hanya seseorang yang menyadari bahwa dirinya telah kalah yang akan tega melancarkan kampanye delegitimasi sekasar itu, bahkan dengan risiko merusak lebih jauh kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara," tambah Eisenkot.

Eisenkot turut menyambut pernyataan Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, Hakim Noam Sohlberg, mengenai pelaksanaan pemungutan suara. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh polemik politik setelah pengumuman hasil pemilu.

"Abaikan kebisingan dan manuver politik yang berubah setiap jam. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan mereka telah bersuara: Pemerintahan yang gagal ini tidak memiliki mayoritas dan telah kalah dalam pemilihan," ujar Eisenkot.

Di sisi lain, Netanyahu dan Partai Likud menuduh terdapat campur tangan Qatar dalam pemilu melalui pendanaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab dan memengaruhi hasil pemungutan suara. Likud mengklaim memiliki rekaman serta materi mengenai dugaan pemberian uang tunai dan voucer bahan bakar sebagai imbalan suara.

Partai Likud menyebut dugaan praktik tersebut sebagai pencurian pemilu. Namun, hingga laporan CNN Indonesia pada 2 November 2026, partai tersebut belum memublikasikan bukti yang menunjukkan campur tangan Qatar ataupun kecurangan berskala luas.

Qatar membantah tuduhan tersebut pada Kamis dan menyebutnya sebagai kampanye disinformasi yang bertujuan menyeret negara itu ke dalam konflik politik domestik Israel. Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, juga menyangkal adanya upaya ilegal memengaruhi pemilu melalui pendanaan asing.

Hakim Noam Sohlberg sebelumnya menyatakan pemungutan suara berlangsung sesuai prosedur dan hasilnya mencerminkan pilihan masyarakat. Menurut laporan Yedioth Ahronoth, ia menolak anggapan bahwa materi dugaan pelanggaran dapat menggugurkan integritas keseluruhan pemilu.

Sohlberg menjelaskan berbagai dugaan penyimpangan tetap diperiksa. Namun, sekalipun ditemukan pelanggaran, hal tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan pemilu maupun hasil akhirnya. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Kepala Shin Bet David Zini dan Jaksa Agung Gali Baharav Miara.

Sementara itu, kelompok oposisi mulai merancang langkah politik untuk memperbesar pengaruh mereka di parlemen. Menurut laporan media Israel Walla yang dikutip Suara Surabaya, Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan berencana bertemu guna menyepakati strategi bersama.

Pertemuan tersebut dipersiapkan sebelum konsultasi dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada 4 November 2026. Konsultasi itu akan menentukan pihak yang memperoleh mandat pertama untuk membentuk pemerintahan baru.

Salah satu rencana oposisi adalah mengganti Ketua Knesset Amir Ohana dari Partai Likud setelah anggota parlemen baru dilantik pada 10 November 2026. Pergantian pimpinan parlemen diharapkan memberikan oposisi kendali lebih besar terhadap agenda legislasi.

Selain itu, kelompok oposisi berencana mengusulkan pembentukan komisi penyelidikan resmi atas peristiwa 7 Oktober 2023. Mereka juga mempertimbangkan aturan yang melarang seseorang dengan dakwaan pidana membentuk pemerintahan.

Usulan terakhir berpotensi memengaruhi Netanyahu yang masih menjalani persidangan terkait tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Meski demikian, keberhasilan agenda oposisi masih bergantung pada kesepakatan antarpartai serta dukungan suara yang mencukupi di Knesset.

Eisenkot sebelumnya menyatakan tidak bersedia bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk melalui skema pergantian jabatan perdana menteri.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed