Netanyahu Hadapi Jaksa Agung Israel soal Dugaan Kecurangan Pemilu
Perselisihan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara memanas pada Rabu, 4 November 2026, setelah keduanya berbeda sikap mengenai dugaan manipulasi suara oleh partai-partai Arab. Ketegangan ini berlangsung ketika hasil pemilu menunjukkan tidak ada blok politik yang berhasil memperoleh mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.
Menurut laporan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, Netanyahu bersama Partai Likud menuding adanya campur tangan asing dalam pemilu. Mereka juga mempertanyakan kemenangan partai-partai Arab yang memperoleh dukungan signifikan dalam pemungutan suara tersebut.
Hasil penghitungan cepat menunjukkan blok Netanyahu mengantongi 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab mendapatkan sekitar 20 kursi menurut laporan CNN Indonesia. Padahal, pemerintahan baru membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 kursi parlemen Knesset.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara meminta dinas intelijen Shin Bet dan lembaga terkait menyerahkan bukti yang mendasari tuduhan terhadap partai-partai Arab. Ia menegaskan bahwa proses penyelidikan harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas.
Jika Shin Bet atau otoritas lain memiliki bukti yang dapat membenarkan pembukaan penyelidikan, mereka dipersilakan untuk menunjukkannya, ujar Gali Baharav-Miara, Jaksa Agung Israel, sebagaimana dikutip AFP.
Miara juga menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait tetap dimungkinkan selama terdapat dasar bukti. Sebelumnya, Kepala Shin Bet David Zini meminta agar para pemimpin partai Arab menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan kecurangan pemilu.
Siapa pun yang perlu diinterogasi akan diinterogasi, tetapi tidak seorang pun akan diselidiki tanpa dasar bukti, tambah Miara.
Miara turut menuduh Shin Bet tidak menyerahkan sejumlah materi hasil penyelidikan kepada tim investigasi khusus yang berada di bawah pengawasannya. Sebagai tanggapan, Partai Likud justru menuding sang jaksa agung menghambat pengungkapan dugaan manipulasi pemilu yang mereka kaitkan dengan pengaruh pihak asing.
Menurut laporan CNN Indonesia, Netanyahu dan Likud sebelumnya menuduh Turki serta Qatar memberikan pendanaan kepada partai-partai Arab. Mereka juga meminta komite pemilihan pusat menunda penyerahan hasil pemilu kepada presiden, tetapi penyelenggara pemilu menegaskan proses tersebut tetap berjalan sesuai jadwal.
Di tengah ketegangan tersebut, Gadi Eisenkot menolak bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Laporan media Israel KAN yang dikutip Anadolu Agency menyebutkan Eisenkot menyampaikan sikap tersebut dalam sebuah pertemuan tertutup.
Saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, demikian pernyataan Eisenkot sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Eisenkot juga menyatakan kesediaannya menghadiri undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, ia menilai pembentukan pemerintahan merupakan urusan dalam negeri Israel yang tidak boleh dicampuri pihak luar.
Jika Trump mengundang saya, saya akan menghargai presiden dan menghadirinya. Namun, saya tegaskan kembali bahwa ini urusan internal Israel dan saya akan mencegah segala bentuk campur tangan asing, ujar Eisenkot.
Sebelumnya, Trump dilaporkan mendorong Eisenkot mempertimbangkan pembentukan pemerintahan bersama Netanyahu. Netanyahu sendiri membuka kemungkinan koalisi yang lebih luas, tetapi tetap menginginkan posisi perdana menteri berada di tangannya.
Menurut laporan SUMEKS yang mengutip AFP, kelompok oposisi pimpinan Eisenkot juga berencana memperkuat koordinasi politik setelah pemilu. Para pemimpin partai dalam blok tersebut telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot untuk memimpin pemerintahan berikutnya.
Netanyahu tetap bersikeras bahwa posisinya sebagai pemimpin partai terbesar menjadi alasan untuk kembali memimpin pemerintahan. Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui pernyataan di saluran Telegram Partai Likud.
Mayoritas jelas masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih saya sebagai perdana menteri untuk memimpin pemerintahan berikutnya, ujar Netanyahu.
Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami serta partai mana pun yang bersedia bergabung dan tidak mendukung terorisme, lanjut Netanyahu.
Netanyahu menolak kemungkinan menggandeng partai-partai yang mayoritas anggotanya merupakan warga Arab. Ia menuduh kelompok tersebut mendukung terorisme dan tidak mengakui keberadaan Israel sebagai negara Yahudi. Namun, para pemimpin partai Arab sebelumnya telah mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Sementara itu, Eisenkot membuka peluang kerja sama dengan berbagai kelompok politik melalui sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter, dukungan terhadap wajib militer serta dinas nasional bagi seluruh warga, dan pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris.
Persyaratan tersebut berpotensi menyulitkan kerja sama dengan partai Joint List dan Ra'am. Penolakan terhadap definisi Israel sebagai negara Yahudi menjadi salah satu perbedaan prinsip, sementara kewajiban militer dan dinas nasional juga bertentangan dengan sikap solidaritas terhadap sesama warga Palestina.
Partai Joint List telah menyatakan tidak akan menjadi bagian dari koalisi Eisenkot. Meski demikian, kelompok tersebut menyatakan tetap mendukung langkah politik untuk menggulingkan Netanyahu dari jabatan perdana menteri.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow