P2G Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Ulang
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah mengkaji kembali rencana penghapusan kebijakan kenaikan kelas otomatis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Usulan tersebut disampaikan Koordinator P2G Satriwan Salim pada Senin (12/10/2026) karena pendidikan dasar dinilai lebih membutuhkan penguatan kolaborasi daripada persaingan antarsiswa.
Dilansir dari Edukasi, Satriwan menilai penerapan kebijakan tidak otomatis naik kelas perlu mempertimbangkan kebutuhan perkembangan peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan. Menurut dia, pendekatan kompetitif belum menjadi prioritas utama bagi siswa SD dan SMP.
Satriwan menekankan perlunya kajian mendalam sebelum pemerintah menerapkan kebijakan tersebut pada pendidikan dasar.
"Untuk jenjang SD dan SMP, nah ini perlu kajian yang mendalam juga gitu, apakah betul-betul kompetitiveness itu yang dibangun untuk jendang SD dan SMP," ujar Satriwan.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan dasar merupakan hak setiap anak dan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Karena itu, kebijakan kenaikan kelas perlu memperhatikan hak peserta didik memperoleh pendidikan.
"Di sisi lain, setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, ya kan wajib mengikuti pendidikan dasar dan meminta wajib membiayainya," ujar Satriwan.
Menurut Satriwan, pendidikan dasar mencakup SD dan SMP sehingga pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tersebut.
"Pendidikan dasar itu SD dan SMP, sehingga SD-SMP itu adalah hak mutlak anak untuk mendapatkannya dan kewajiban negara untuk menyediakannya. Nah, jadi untuk level SD-SMP, saya rasa yang harus dibangun bukan mental competitiveness, ansih, tetapi adalah kolaborasi, atau tumbuh-kembang bersama," lanjut Satriwan.
Berbeda dengan pendidikan dasar, Satriwan menilai kebijakan tidak otomatis naik kelas justru penting diterapkan pada jenjang SMA dan SMK. Menurut dia, konsekuensi akademik dapat mendorong siswa meningkatkan motivasi serta daya juang dalam belajar.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan kelas dapat menjadi salah satu target yang mendorong peserta didik berusaha mencapai prestasi akademik.
"Tentu daya juang itu kemudian muncul ketika ada target yang dicapai, termasuk juga kenaikan kelas. Ketika mereka tidak naik kelas, nah ini tentu menjadi konsekuensi bagi anak tersebut," ungkap Satriwan.
Satriwan kembali menegaskan pentingnya penerapan kebijakan tersebut pada pendidikan menengah, termasuk SMA dan SMK, sebagai bagian dari pembentukan semangat kompetitif.
"Nah, sementara itu untuk jenjang SMA atau SMK memang pola ini sangat urgen untuk dilakukan gitu ya, adanya kenaikan kelas atau tidak naik kelas," tambah Satriwan.
Ia menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK, siswa akan menghadapi persaingan yang lebih ketat. Tantangan tersebut mencakup seleksi masuk perguruan tinggi maupun persaingan memperoleh pekerjaan.
Menurut Satriwan, motivasi belajar berkaitan dengan kemampuan siswa menghadapi persaingan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.
"Begitu juga ingin masuk ke jalur perguruan tinggi negeri juga serba kompetitif, serba selektif gitu ya. Nah, berkaitan dengan daya juang, ya anak-anak ini belajar ini kan tergantung motivasinya apa," ujar Satriwan.
Ia juga mengkhawatirkan kenaikan kelas otomatis yang terus diterapkan dapat mengurangi motivasi siswa untuk mencapai prestasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan semangat berusaha dan kemampuan menghadapi persaingan.
"Ini tentu melemahkan daya juang, melemahkan semangat mereka untuk need of achievement, sehingga mereka tidak berjiwa kompetitif," pungkas Satriwan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membuka peluang penerapan kebijakan tidak semua siswa otomatis naik kelas mulai 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jumat (2/10/2026).
Mu'ti menyatakan pemerintah siap menjalankan kebijakan tersebut apabila menjadi bagian dari rekomendasi konvensi. Pernyataan itu disampaikan melalui acara yang disiarkan di akun YouTube Undiksha.
"Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian rekomendasi konvensi ini, tentu kami siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas," kata Mu'ti.
Meski membuka peluang penerapan kebijakan tersebut, Mu'ti menegaskan bahwa perubahan aturan tetap memerlukan kajian akademik bersama para ahli terkait.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow