PAEI Dorong Reformasi Pasar Modal Jelang Evaluasi MSCI
Penguatan transparansi kepemilikan saham dan penegakan hukum menjadi fokus reformasi pasar modal Indonesia menjelang evaluasi metodologi indeks oleh MSCI. Dalam laporan pertemuan dengan otoritas pasar modal pada Minggu (18/10/2026), Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) meminta regulator membuktikan efektivitas pembenahan melalui indikator terukur, keterbukaan informasi, dan penyelesaian perkara.
Menurut laporan PAEI yang diberitakan Demokratis.co.id dan Kontan, konsultasi MSCI berlangsung hingga 30 April 2027. Periode tersebut dinilai sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan reformasi, sementara pengawasan transaksi dan penanganan pelanggaran perlu dijalankan secara konsisten.
PAEI mencatat pembenahan yang dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun mencakup keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor ke dalam 39 kategori, transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), serta peningkatan batas minimum saham beredar publik atau free float menjadi 15%. Langkah lain meliputi penyempurnaan Watchlist Board, penerapan short selling, serta publikasi informasi haircut dan collateral.
Ketua Umum PAEI David Sutyanto menekankan bahwa perbaikan indikator acuan pasar perlu berjalan beriringan dengan pembenahan kondisi perdagangan saham yang mendasarinya.
"Tolok ukur perlu diperbaiki, tetapi pasar yang mendasarinya juga harus diperbaiki. Pulihkan kepercayaan terlebih dahulu, dan pasar akan mengikuti," ujar David Sutyanto dalam laporan yang diterima Kontan pada Minggu (18/10/2026).
PAEI menyatakan siap menyampaikan masukan konstruktif selama periode konsultasi MSCI. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah dan regulator menyusun peta jalan pemulihan terbuka yang memuat persoalan utama, rencana aksi, penanggung jawab, tenggat waktu, serta ukuran keberhasilan yang dapat dipantau publik.
Dalam pengawasan perdagangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menggunakan pemantauan pola transaksi dan rasio dampak harga atau price impact ratio untuk mendeteksi dugaan perdagangan terkoordinasi lebih awal. PAEI mendorong penguatan analisis hubungan antarakun dan antarperusahaan sekuritas dengan memanfaatkan Single Investor Identification (SID) serta data UBO.
PAEI juga meminta hasil penegakan hukum dipublikasikan secara berkala dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Transparansi penjatahan saham dalam penawaran umum perdana serta percepatan penyelesaian perkara, dengan tetap menghormati proses hukum, menjadi bagian dari agenda yang diusulkan.
Menurut laporan PAEI, hingga 13 Oktober 2026 terdapat 80 saham dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC). Pada September 2026, sebanyak 63 saham dalam kategori tersebut mencakup sekitar 28,8% kapitalisasi pasar, tetapi hanya berkontribusi sekitar 5% terhadap nilai transaksi.
Saham yang masuk kategori HSC telah dikeluarkan dari indeks LQ45, IDX30, dan IDX80. PAEI mengusulkan pengembangan metodologi penyesuaian indeks berbasis aturan yang memperhitungkan jumlah saham yang benar-benar dapat diperdagangkan, konsentrasi kepemilikan, dan likuiditas, disertai penerapan bertahap serta penyesuaian divisor.
Organisasi tersebut juga menyebut pembobotan nol dapat dipertimbangkan dalam kasus ekstrem apabila kriterianya ditetapkan secara jelas. Indikator evaluasi yang diusulkan mencakup perkembangan konsentrasi kepemilikan, tingkat free float efektif, dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan.
Di sisi fundamental, data hingga Juni 2026 menunjukkan pendapatan emiten meningkat sekitar 15,9% secara tahunan, sedangkan laba bersih tumbuh sekitar 16,3%. Sekitar 74% emiten tercatat membukukan laba, sementara valuasi pasar berada pada kisaran 9,4 kali rasio harga terhadap laba per 9 Oktober 2026. Basis investor pasar modal telah mencapai 31,1 juta SID, menurut laporan PAEI.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow