Penghentian Pasokan Komersial Memicu Kekhawatiran Krisis Gaza
Pengiriman barang komersial ke Jalur Gaza terhenti selama dua hari hingga Kamis, 15 Oktober 2026, setelah muncul perselisihan mengenai pungutan terhadap pedagang dan pembatasan distribusi. Penghentian tersebut mengancam ketersediaan pangan segar, pakaian musim dingin, serta kebutuhan pokok bagi sekitar 2 juta penduduk yang bergantung pada barang yang diizinkan masuk melalui perlintasan yang dikendalikan Israel.
Menurut laporan The Boston Globe, otoritas Israel menyatakan penghentian pengiriman terjadi setelah pedagang membatalkan koordinasi pengiriman pada Selasa. Namun, perwakilan pengusaha angkutan dan otoritas Gaza membantah penjelasan tersebut serta menuding pembatasan Israel sebagai penyebab terhentinya pasokan.
Badan Israel yang mengoordinasikan kegiatan kemanusiaan di wilayah Palestina, COGAT, menyatakan pedagang enggan mengirimkan barang karena mekanisme pungutan dan ancaman yang dikaitkan dengan Hamas. Wakil juru bicara COGAT, Letnan Daniel Kantorovich, mengatakan pihaknya siap melanjutkan koordinasi pengiriman seperti biasa.
Dalam keterangannya, Kantorovich menyatakan, "Kami siap mengoordinasikan masuknya truk mereka seperti biasa, tetapi para pedagang memberi tahu kami bahwa mereka membatalkan koordinasi karena mekanisme pungutan Hamas dan ancaman terhadap mereka. Para pedagang tidak ingin membawa barang ke Gaza."
Menurut COGAT, belum ada pedagang sektor swasta yang mencoba memasukkan barang sejak pemberitahuan pembatalan diterima. Badan tersebut memperkirakan sekitar 250 truk barang per hari diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Gaza, jauh di bawah ketentuan 600 truk per hari yang disebut dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Penghentian pengiriman komersial menimbulkan kekhawatiran karena jalur perdagangan swasta menyediakan barang yang tidak selalu tersedia melalui bantuan kemanusiaan. Organisasi bantuan umumnya memasok kebutuhan pokok seperti tepung, sedangkan pedagang mendatangkan bahan pangan yang lebih mudah rusak, termasuk buah-buahan dan daging.
Shaina Low, juru bicara Dewan Pengungsi Norwegia, menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan fungsi pasar sepenuhnya.
"Sektor kemanusiaan saja tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang," ujar Shaina Low.
Ia menegaskan pentingnya kegiatan perdagangan agar kebutuhan warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Pasar harus tetap berfungsi," ujar Shaina Low.
Kepala serikat pengangkut truk swasta Gaza, Nahed Sheheiber, membantah klaim Israel bahwa para pedagang menjadi pihak yang menghentikan pengiriman. Ia menyatakan serikatnya telah bertemu dengan Kementerian Ekonomi Gaza setelah pengumuman COGAT untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai penghentian barang komersial.
"Para pedagang bukan pihak yang menghentikan pengiriman," ujar Nahed Sheheiber.
Sheheiber menilai penjelasan otoritas Israel mengalihkan tanggung jawab atas pembatasan pasokan. Ia menyampaikan bahwa pungutan yang dipersoalkan telah dijadikan alasan untuk membatasi masuknya barang.
"Koordinator Israel mengklaim bahwa pedagang Gaza bertanggung jawab, tetapi kenyataannya pihak Israel-lah yang memberlakukan pembatasan," ujar Sheheiber.
Sheheiber mengatakan Kementerian Ekonomi Gaza meminta pembayaran 10.000 shekel per truk. Wakil Menteri Ekonomi Gaza, Khaled Al-Raqab, menurut Sheheiber, menjelaskan dalam pertemuan dengan serikat bahwa dana tersebut bukan pajak, melainkan sumbangan untuk membantu membayar pegawai sipil di wilayah itu.
Dalam laporan Anadolu Agency pada 15 Oktober, Kantor Media Pemerintah Gaza juga membantah memberlakukan pajak atau biaya resmi terhadap truk komersial. Lembaga tersebut menuduh Israel menyebarkan informasi menyesatkan untuk membenarkan pembatasan barang yang memasuki wilayah tersebut.
Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut tuduhan itu sebagai "kampanye disinformasi". Lembaga tersebut mengatakan telah mengirimkan pesan kepada para mediator dan badan internasional untuk menjelaskan posisinya serta memperingatkan bahwa langkah tambahan Israel dapat memperburuk krisis kemanusiaan.
Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut menegaskan, "Tidak ada pajak atau biaya pemerintah yang dikenakan pada truk komersial." Lembaga itu juga menyatakan tidak memungut pajak atau biaya atas kegiatan komersial selama tiga tahun terakhir karena kondisi kemanusiaan dan ekonomi yang luar biasa di Gaza.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, pembayaran 10.000 shekel yang dipersoalkan berkaitan dengan "inisiatif masyarakat sukarela" yang melibatkan pengusaha, tokoh masyarakat, lembaga, dan perusahaan. Dana tersebut, menurut lembaga itu, dialokasikan untuk membantu anak yatim, janda, anak-anak, pelajar yang membutuhkan, serta proyek perumahan, sanitasi, dan bantuan.
Lembaga itu juga membantah bahwa ketentuan transaksi tunai sebesar 30 persen bertujuan mengendalikan dana pedagang. Menurut penjelasannya, kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi kelangkaan uang tunai, peredaran uang kertas yang sudah rusak, dan kebutuhan untuk mempermudah transaksi jual beli. Kantor media menyatakan kebijakan itu diprakarsai dan disepakati oleh Kamar Dagang, bukan diputuskan sepihak oleh pemerintah.
Kantor Media Pemerintah Gaza menempatkan kelancaran pasokan sebagai prioritas utama.
"Hal yang paling mendesak dan menjadi prioritas tertinggi adalah memastikan arus barang masuk ke Jalur Gaza berlangsung teratur dan mencukupi," demikian pernyataan lembaga tersebut.
Lembaga itu meminta para mediator, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan badan internasional lainnya menekan Israel agar memenuhi komitmen yang telah disepakati. Menurut pernyataan tersebut, kesepahaman melalui jalur Sharm el-Sheikh menetapkan masuknya 600 truk bantuan dan pasokan setiap hari.
Di sisi lain, laporan Ynetnews pada 15 Oktober menyebut pejabat keamanan Israel menuduh Hamas berusaha memanfaatkan kekurangan barang untuk melancarkan kembali kampanye internasional mengenai kelaparan di Gaza. Menurut penilaian pejabat tersebut, langkah itu bertujuan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dan menggagalkan rencana Gaza Presiden Donald Trump, terutama ketentuan demiliterisasi wilayah serta pelucutan senjata Hamas.
Pejabat keamanan Israel juga menuduh Hamas memungut biaya dari pedagang yang menerima barang melalui pengiriman bantuan. Menurut penilaian mereka, kelompok tersebut membutuhkan sekitar 90 juta shekel setiap bulan untuk membayar sekitar 30.000 personel, dengan perkiraan gaji rata-rata 3.000 shekel per orang. Tuduhan mengenai pungutan itu dibantah oleh otoritas Gaza.
Dalam penjelasan terpisah, pejabat Israel menyatakan sekitar 300 truk memasuki Gaza setiap hari sebelum gangguan pengiriman komersial. Mereka berpendapat sekitar 250 truk per hari dapat memenuhi kebutuhan penduduk apabila distribusi diawasi dengan baik dan barang tidak dialihkan kepada Hamas. Penilaian tersebut merupakan posisi otoritas Israel, bukan kesimpulan independen mengenai kondisi kemanusiaan.
Data yang dikutip The Boston Globe dari laporan lembaga pemantau ketahanan pangan internasional menunjukkan kondisi Gaza membaik sejak kelaparan dinyatakan pada Agustus 2025, tetapi masih berada pada tingkat krisis. Sebagian besar keluarga belum memperoleh makanan yang mencukupi, sementara gangguan kecil terhadap akses bantuan dinilai berpotensi membalikkan perbaikan yang telah dicapai.
Perang bermula setelah militan pimpinan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang pada 7 Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel setelah itu telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 1.400 orang sejak gencatan senjata mulai berlaku. Kementerian tersebut tidak memisahkan korban sipil dan militan dalam pencatatan, tetapi menyatakan perempuan dan anak-anak mencakup sekitar separuh korban tewas.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow