Kolombia Buka Kedutaan di Yerusalem dan Picu Kecaman
Pembukaan kedutaan besar Kolombia untuk Israel di Yerusalem pada Rabu, 14 Oktober 2026, memicu demonstrasi di sejumlah wilayah Kolombia serta kecaman dari negara-negara Arab. Kebijakan Presiden Abelardo de la Espriella tersebut memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel sekaligus mengubah arah kebijakan luar negeri yang sebelumnya diambil pemerintahan Gustavo Petro.
Menurut laporan CNN Indonesia dan IDN Times, Kolombia menjadi negara ke-10 yang membuka kedutaan di Yerusalem. Keputusan itu berlangsung ketika status kota tersebut masih menjadi sengketa utama dalam konflik Israel-Palestina, sementara sebagian besar negara mempertahankan kantor kedutaan mereka di Tel Aviv.
Di Bogota, mahasiswa, aktivis sosial, dan demonstran mengibarkan bendera Palestina serta menentang kedekatan pemerintah dengan Israel dan Amerika Serikat. CNBC Indonesia melaporkan bahwa sejumlah peserta aksi membakar bendera Amerika Serikat sebagai bentuk penolakan terhadap hubungan yang semakin erat dengan Washington di bawah Presiden Donald Trump.
Para demonstran juga membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan halaman belakang kalian," sebagai bentuk penentangan terhadap pengaruh Amerika Serikat dan perubahan kebijakan pemerintahan De la Espriella.
Peresmian kedutaan dihadiri Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, Wali Kota Yerusalem Moshe Lion, serta Duta Besar Kolombia untuk Israel Tania Gilinski. Menurut IDN Times, upacara berlangsung di gedung bersejarah Salameh di Jalan Rabbi Akiva.
Bula menyatakan pemulihan hubungan diplomatik diperlukan untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Ia juga menempatkan Israel sebagai mitra strategis pemerintah Kolombia dalam kebijakan luar negeri yang baru.
"Hubungan diplomatik antara kedua negara seharusnya tidak pernah diputus. Israel adalah mitra strategis. Selalu demikian, dan mulai sekarang, akan menjadi mitra yang jauh lebih kuat," ujar Bula, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.
Menurut IDN Times, pemerintah Kolombia juga mengaktifkan kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Israel pada Selasa, 13 Oktober 2026. Perjanjian tersebut sebelumnya dihentikan pada masa pemerintahan Petro, yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Gaza.
Pemerintahan baru juga berencana memperluas kerja sama universitas, lembaga penelitian, dan pelaku usaha, termasuk dalam penerapan kecerdasan buatan untuk ekspor dan layanan publik. Bula turut menyoroti peluang kerja sama di bidang keamanan untuk menghadapi terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional terorganisasi.
Langkah Kolombia mendapat penolakan dari Arab Saudi dan Yordania. Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan bahwa tindakan yang mengubah status hukum Yerusalem tidak memiliki dasar hukum yang sah.
"Batal demi hukum, tidak sah, dan tanpa kekuatan hukum," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Yordania mengenai tindakan yang bertujuan mengubah status atau kedudukan hukum Yerusalem, sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Arab Saudi juga mengecam pembukaan kedutaan tersebut karena menilai keputusan itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi internasional yang relevan. Riyadh memperingatkan bahwa langkah tersebut membahayakan status hukum dan sejarah Yerusalem.
"Ini pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi internasional yang relevan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Dalam pernyataan terpisah yang dikutip Republika, pemerintah Saudi meminta komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjalankan tanggung jawab hukum dan etika mereka untuk menghentikan kebijakan Israel yang dinilai memaksakan perubahan melalui kekuatan.
"Kerajaan menegaskan kembali seruannya kepada komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan dan semua pihak yang berkepentingan, untuk memikul tanggung jawab hukum dan etika mereka dan bergerak cepat untuk menghentikan kebijakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru dengan paksa dan merusak peluang untuk membangun perdamaian yang adil dan abadi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
Persoalan status Yerusalem berakar pada Perang Enam Hari 1967, ketika Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania. Israel kemudian menganeksasi wilayah tersebut pada 1980 dan mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, tetapi langkah itu tidak diakui oleh mayoritas komunitas internasional.
Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Posisi internasional yang banyak dianut menyatakan bahwa status akhir Yerusalem harus ditentukan melalui kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Amerika Serikat memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 2018 setelah mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel pada 2017. Menurut IDN Times, negara atau entitas lain yang telah membuka kedutaan di kota itu sebelum Kolombia adalah Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay, Papua Nugini, Fiji, Nauru, dan Somaliland, yang kemerdekaannya hanya diakui Israel.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyambut keputusan Kolombia dan menyatakan bahwa jumlah kedutaan di Yerusalem telah bertambah sejak ia mulai menjabat. Ia juga menyebut Republik Demokratik Kongo berpotensi menjadi negara berikutnya yang membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut, menurut laporan IDN Times.
"Ini adalah kedutaan ke-10 di Yerusalem. Saat saya mulai menjabat, jumlahnya baru lima, dan angka itu meningkat dua kali lipat dalam dua tahun," ujar Sa'ar, sebagaimana dikutip IDN Times.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow