Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PBB Desak AS Akhiri Embargo Kuba di Tengah Krisis Air

Smallest Font
Largest Font

Krisis energi yang mengganggu akses air minum bagi jutaan warga Kuba menjadi salah satu persoalan yang mencuat ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mendesak Amerika Serikat mengakhiri embargo terhadap negara Karibia tersebut pada Rabu (28/10/2026). Resolusi itu disahkan dengan 130 suara mendukung, 17 menolak, dan 25 abstain, di tengah perselisihan diplomatik antara Washington dan Havana mengenai penyebab kesulitan ekonomi Kuba.

Menurut Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla, sekitar 2,6 juta penduduk mengalami kesulitan memperoleh air minum akibat pemadaman listrik yang berkaitan dengan kelangkaan bahan bakar. Ia menyebut sekitar 85 persen sistem pompa air minum di Kuba bergantung pada pasokan listrik, sehingga gangguan energi berdampak langsung terhadap layanan air bersih.

Dalam pernyataannya menjelang pemungutan suara, Rodriguez menyoroti dampak embargo terhadap kehidupan masyarakat, termasuk keterbatasan bahan bakar, obat-obatan, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

"Kuba bukanlah ancaman. Blokade itulah yang merupakan ancaman," ujar Rodriguez.

Ia menegaskan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rumah tangga dan pelayanan kesehatan.

"Kami tidak sedang membicarakan angka-angka. Kami sedang membicarakan nyawa manusia," ujar Rodriguez.

Rodriguez juga menyampaikan bahwa tekanan terhadap pasokan energi memperburuk operasional infrastruktur penting. Dalam pernyataan yang dikutip VIVA pada Kamis (29/10/2026), ia menggambarkan pembatasan tersebut sebagai ancaman langsung bagi masyarakat Kuba.

"Sekitar 85 persen sistem pompa air minum di Kuba bergantung pada listrik; 2,6 juta orang menghadapi masalah untuk memperoleh air minum," ujar Rodriguez.

Dalam pernyataan lainnya, ia menekankan bahwa gangguan pasokan energi berkaitan erat dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap negaranya.

"Ancaman bagi kehidupan rakyat Kuba," ujar Rodriguez, merujuk pada dampak blokade AS.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyambut hasil pemungutan suara tersebut melalui unggahan di platform X. Ia menilai dukungan mayoritas negara terhadap resolusi menunjukkan penolakan internasional terhadap embargo, meskipun Washington berupaya memengaruhi sikap negara-negara anggota PBB.

"Dunia sekali lagi menyuarakan penolakan secara luar biasa terhadap blokade, bahkan di tengah tekanan dan pemerasan paling terang-terangan dari AS untuk mengubah hasil pemungutan suara ini," tulis Diaz-Canel.

Dalam unggahan berikutnya, Diaz-Canel menuduh Washington menggunakan tekanan diplomatik untuk memengaruhi dukungan terhadap resolusi. Pemerintah Kuba sebelumnya juga menuduh AS berusaha membuat sejumlah negara menarik dukungan mereka.

"Pemaksaan ala gangster," tulis Diaz-Canel dalam unggahan yang mengkritik tindakan Washington.

Amerika Serikat menolak tuduhan Kuba dan menyatakan bahwa kesulitan ekonomi negara tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyampaikan posisi tersebut sebelum pemungutan suara.

"Penderitaan rakyat Kuba sepenuhnya merupakan kesalahan rezim komunis yang korup ini," kata Waltz.

Waltz juga membantah bahwa Angkatan Laut AS mengepung Kuba atau menutup akses pelabuhannya. Ia menyatakan pengiriman barang dari berbagai wilayah dunia masih mencapai negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

"Faktanya, saat ini, ketika kita berbicara, tidak ada barisan kapal perang Angkatan Laut AS yang mengepung Kuba. Pelabuhan-pelabuhan mereka terbuka. Dalam beberapa bulan terakhir, data menunjukkan bahwa pengiriman barang telah tiba dari berbagai belahan dunia," ujar Waltz.

Dalam pidatonya sehari sebelum pemungutan suara, Waltz turut mengkritik para pemimpin Kuba dengan menampilkan gambar yang menurutnya memperlihatkan gaya hidup mewah para elite, sementara masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar. Ia membandingkan kebutuhan transportasi dan layanan darurat dengan aktivitas rekreasi keluarga elite negara tersebut.

"Rezim itu tidak pernah bisa menemukan cukup bahan bakar untuk ambulans Kuba. Mereka tidak pernah bisa menyediakan cukup bahan bakar untuk bus-bus Kuba. Namun, ketika keluarga Castro dan para elite yang duduk di meja itu ingin berlayar dengan kapal pesiar, tiba-tiba hal tersebut bukan masalah," kata Waltz.

Pidato tersebut memicu protes delegasi Kuba dan memperuncing perdebatan di ruang sidang. Ketegangan meningkat ketika Rodriguez menghampiri Waltz dan menuduhnya berbohong, sebelum pimpinan sidang menghentikan pertemuan untuk sementara.

Dalam wawancara dengan Fox News setelah pemungutan suara pada Rabu, Waltz menggambarkan perdebatan tersebut sebagai pertukaran pendapat yang berlangsung panas.

"Perdebatan kemarin menjadi sedikit panas," ujar Waltz.

Resolusi Majelis Umum PBB itu merupakan seruan politik yang tidak mengikat secara hukum. Embargo AS terhadap Kuba pertama kali diberlakukan pada 1960 dan diperluas pada tahun-tahun berikutnya. Resolusi serupa telah diajukan berulang kali sejak 1992, sedangkan jumlah dukungan pada pemungutan suara kali ini menjadi yang terendah sejak 1995, menurut laporan CNBC Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed