PDIP Proses Pemecatan Hamenang Usai OTT KPK di Klaten
Penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong PDIP memproses pemecatannya. Pada 17 Oktober 2026, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan partainya akan menerbitkan surat rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah Hamenang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Selain Hamenang, KPK menetapkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo, sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih setelah penyidik menilai bukti yang dikumpulkan telah mencukupi untuk penetapan tersangka.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan temuan uang tunai Rp934 juta yang disimpan dalam tong plastik berwarna biru di kediaman pihak swasta Hanaku Agni Sadewo. Secara terpisah, KPK menyebut penyidik turut mengamankan uang senilai Rp1,9 miliar, meningkat dari jumlah sebelumnya sebesar Rp1 miliar.
Komarudin menyebut Hamenang sebelumnya telah mendapat peringatan dari partai agar menjalankan tugas sebagai pejabat publik tanpa terlibat korupsi. Ia juga menyinggung pengarahan kepada sejumlah kepala daerah yang berlangsung 23 hari sebelum pernyataannya.
"Kami menyesalkan atas tindakan Bupati Klaten yang sebenarnya beberapa waktu lalu kami rutin mengingatkan para kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, bekerja untuk rakyat. Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan untuk korupsi," kata Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP.
Menurut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut mengingatkan para kader mengenai pentingnya menghindari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Hamenang tetap terseret perkara yang kini ditangani KPK.
"Tetapi yang terjadi sekarang, Bupati Klaten ketangkap korupsi. Untuk itu, kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat.
Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan. Karena kami sudah peringatkan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang merugikan rakyat," ujar Komarudin.
PDIP menyatakan langkah tersebut juga ditujukan sebagai peringatan bagi kepala daerah dan anggota legislatif dari partai itu. Komarudin menegaskan partai tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terbukti tersangkut korupsi.
"Peringatan keras kepada para kepala daerah, baik di eksekutif maupun legislatif dari PDI Perjuangan untuk berhati-hati, ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu," tegas Komarudin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan penetapan tiga tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang dinilai cukup pada tahap penyidikan.
"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Achmad Taufik Husein.
Dalam penjelasan mengenai barang bukti, Taufik mengungkapkan uang ratusan juta rupiah ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo. Uang pecahan Rp100 ribu itu dibungkus plastik dan disimpan di dalam tong biru.
"Senilai Rp934 juta ditemukan di kediaman HAS (Hanaku Agni Sadewo, pihak swasta), yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru," ujar Taufik, sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Tong tersebut terlihat dikeluarkan dari bagian belakang mobil yang membawa Hamenang. Wadah itu kemudian diamankan penyidik dengan label bertuliskan Dalam Pengawasan KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidik mengamankan wadah plastik tersebut dalam operasi tangkap tangan. Penyidik menduga tong itu digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara.
"Tadi teman-teman juga melihat ada tong atau ember yang kemudian juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Budi menjelaskan dugaan fungsi tong tersebut masih berkaitan dengan penyelidikan atas penerimaan uang yang menjadi bagian dari perkara. Barang itu diamankan bersama bukti lain dalam operasi yang dilakukan pada 15 Oktober 2026.
"Bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," lanjut Budi.
Menurut KPK, operasi tersebut bermula dari penangkapan Hamenang, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan 18 orang lainnya. Dari total 19 orang yang ditangkap di Klaten, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, sementara satu orang lainnya yang ditangkap di Jakarta juga menjalani pemeriksaan intensif.
KPK mengidentifikasi lima kelompok dugaan korupsi dalam perkara tersebut, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, serta pemberian kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit. Penyidikan terhadap para tersangka masih berjalan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow