PGRI dan DPR Desak Kemenkeu Cairkan Tunjangan Guru
Keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama dua hingga empat bulan mendorong organisasi guru dan DPR mendesak pemerintah mempercepat pencairan. Persoalan ini mencakup guru non-ASN di berbagai wilayah Indonesia, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan proses penyiapan pembayaran masih berlangsung tanpa memberikan kepastian waktu pencairan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keterlambatan pembayaran terjadi sejak Juli hingga Oktober 2026, dengan durasi berbeda di setiap daerah. Menurutnya, data penerima yang telah diserahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) semestinya dapat digunakan untuk memproses pembayaran guru yang sudah terdaftar sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memberikan keterangan singkat mengenai perkembangan proses pencairan ketika ditemui wartawan pada Selasa, 13 Oktober 2026.
"Sedang disiapkan (pencairan tunjangan profesi guru)," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Namun, Kemenkeu belum memerinci penyebab keterlambatan, tahapan administrasi yang masih berlangsung, ataupun jadwal pembayaran kepada para guru.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya telah menerima banyak keluhan dari guru mengenai tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan. Ia menyebut Kemendikdasmen sebelumnya telah mengirimkan permohonan pencairan anggaran kepada Kemenkeu.
"Sampai dengan hari ini ternyata sudah masuk bulan ketiga, tunjangan ini belum dibayarkan oleh pemerintah," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Lalu menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena tunjangan merupakan hak guru dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menargetkan pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam satu minggu, dengan alasan anggaran tunjangan telah dialokasikan.
"Ya saya berharap paling telat 1 minggu harus sudah dikirimkan ke guru-guru kita. Untuk apa ditahan, kan anggarannya sudah ada. Anggarannya sudah kami sepakati, tolong jangan ditahan-tahan karena memang ini kebutuhan. Kebutuhan bagi guru-guru kita yang harus dan hak mereka untuk menerima itu," ujar Lalu.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) juga mendesak pemerintah memberikan kepastian pembayaran, terutama bagi guru non-ASN. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya Winarja menyoroti proses verifikasi dan validasi data serta penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang masih menjadi bagian dari hambatan administrasi.
"Negara tidak boleh menuntut profesionalisme guru secara maksimal, tetapi membiarkan pemenuhan hak profesional mereka terhambat oleh panjangnya proses birokrasi. PB PGRI memahami bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima TPG masih terus berlangsung," ujar Wijaya Winarja, Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI.
Menurut Wijaya, pemerintah perlu memastikan pendataan penerima berjalan akurat, transparan, dan terintegrasi. Ia juga meminta Kemendikdasmen menyelesaikan penerbitan SKTP bagi guru yang memenuhi persyaratan, sementara kedua kementerian menuntaskan kebutuhan anggaran tambahan.
"Pemerintah harus memastikan sistem pendataan bekerja secara akurat, transparan, terintegrasi, dan tidak membebankan seluruh persoalan administratif kepada guru maupun operator sekolah. Sederhanakan proses validasi, penerbitan SKTP dan pencairan TPG," kata Wijaya.
Wijaya menambahkan, koordinasi antarkementerian perlu menghasilkan keputusan yang konkret agar guru memperoleh kepastian, bukan sekadar informasi bahwa proses administrasi masih berjalan. PB PGRI menilai keterlambatan pembayaran menyangkut kesejahteraan keluarga, martabat profesi, dan kepercayaan tenaga pendidik kepada pemerintah.
"Jangan jadikan guru sebagai korban dari lambatnya koordinasi antarlembaga. Guru telah menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa. Kini pemerintah harus menjalankan kewajibannya memenuhi hak guru. Kesejahteraan guru bukan janji yang terus ditunda, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan," ujar Wijaya.
Dampak keterlambatan juga menjadi perhatian P2G. Satriwan mengatakan gaji pokok sebagian guru honorer dan guru swasta berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta, sehingga tunjangan profesi menjadi sumber penting untuk menopang kebutuhan keluarga. Ia mencontohkan seorang guru swasta di Jawa Timur yang kesulitan membiayai anaknya yang harus dirawat di rumah sakit ketika tunjangannya belum diterima.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keterlambatan pembayaran perlu ditelusuri melalui rantai administrasi, mulai dari validasi data pada Dapodik dan Info GTK, penerbitan SKTP, pengajuan pembayaran, penerbitan SP2D, hingga penanganan pengembalian transfer dan sinkronisasi antarlembaga.
"Tunggakan tiga bulan pada tunjangan profesi guru menunjukkan masalah tata kelola belanja rutin, bukan sekadar soal kas negara," ujar Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin meminta pemerintah membuka informasi mengenai wilayah yang mengalami tunggakan, jumlah penerima, nilai kewajiban, status SKTP, dan titik hambatan pembayaran. Ia juga mengingatkan bahwa belum ada bukti kuat untuk menyimpulkan keterlambatan tersebut disebabkan pengalihan dana tunjangan guru ke program prioritas lain.
Menurut Syafruddin, keterlambatan pembayaran dapat mengganggu arus kas keluarga guru, mendorong penggunaan tabungan atau pinjaman jangka pendek, serta menurunkan moral dan konsentrasi kerja. Penundaan itu juga berpotensi mengurangi perputaran uang di daerah karena tunjangan biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai pemerintah perlu menetapkan jadwal pembayaran tunggakan yang jelas, menjelaskan status pencairan secara transparan, dan membangun mekanisme peringatan dini agar penerima mengetahui perkembangan pembayaran sebelum jatuh tempo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow