Pemerintah Naikkan Transfer Daerah 2026 Jadi Rp 726,2 Triliun
Pemerintah menaikkan pagu transfer ke daerah (TKD) 2026 menjadi Rp 726,2 triliun dari alokasi awal Rp 693 triliun. Kenaikan tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah, dilansir dari Money.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, tambahan anggaran tersebut mencakup Rp 10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp 18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.
Menurut Suahasil, tambahan anggaran penanganan bencana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Sementara itu, penyesuaian alokasi lainnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan daerah di luar penanganan bencana.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menjelaskan peran transfer daerah dalam pembiayaan pelayanan publik.
"Pada 2026 ini nilainya turun dibandingkan tahun lalu, 2025. Tahun depan kita naikkan lagi menjadi Rp 735 triliun. Namun, kalau kita melihat TKD, instrumen ini penting untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBD," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp 653,6 triliun atau sekitar 90 persen dari pagu terbaru Rp 726,2 triliun, menurut data yang dipaparkan dalam konferensi pers tersebut.
Penyaluran itu terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 437,8 triliun, dana transfer khusus Rp 140,4 triliun, serta dana desa, dana insentif, dan dana keistimewaan sebesar Rp 75,4 triliun.
Dana transfer khusus turut membiayai operasional sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS), layanan pendidikan bagi 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional untuk 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD).
Di sektor infrastruktur dan kesehatan, anggaran tersebut mendukung pembangunan 32.495 sambungan rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan 531 kilometer jalan, tunjangan bagi 1,68 juta guru, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Suahasil juga menjelaskan bahwa dukungan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya disalurkan melalui TKD. Pemerintah pusat menjalankan berbagai program prioritas yang dibiayai melalui APBN.
Program tersebut meliputi pembangunan irigasi, subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, serta Sekolah Rakyat.
Dalam penjelasannya, Suahasil menekankan keterkaitan pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
"APBN dan APBD merupakan satu kesatuan intervensi negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi, jika melihat transfer ke daerah, memang muncul kesan seolah-olah nilainya turun pada 2026 dibandingkan 2025," ujar Suahasil.
Untuk perencanaan anggaran 2027, pemerintah menyiapkan Rp 1.445 triliun bagi berbagai intervensi langsung kepada masyarakat melalui APBN. Sementara itu, pagu transfer ke daerah pada tahun yang sama direncanakan mencapai Rp 735 triliun.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow