Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal Jelang Evaluasi MSCI

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mempercepat reformasi tata kelola pasar modal Indonesia melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, penerapan batas minimal saham publik sebesar 15 persen, dan pembentukan satuan tugas penegakan hukum terpadu. Dilansir dari Idxchannel, langkah ini dilakukan menjelang tenggat penyampaian masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 30 April 2027 untuk memperkuat perlindungan investor domestik dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan evaluasi reformasi akan dilakukan secara terukur. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan likuiditas pasar, memperbaiki kualitas data kepemilikan saham, serta memperketat pengawasan terhadap potensi manipulasi harga.

Dradjad merujuk pada arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa peninjauan kembali oleh MSCI dimungkinkan apabila terdapat perbaikan material dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

"Peninjauan kembali dimungkinkan jika menurut mereka ada perbaikan material. Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026 sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar. Beliau mengakui tantangan tidak kecil, namun kita harus berani menghadapinya dan tidak mengenal menyerah. Beliau juga menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam agenda transparansi, pemerintah mendorong kewajiban pelaporan kepemilikan saham di atas 1 persen dan pengungkapan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Pemerintah juga akan memperketat validasi data HSC untuk mendeteksi perdagangan terkoordinasi dan manipulasi harga saham.

Dradjad menilai hasil evaluasi MSCI tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu negara. Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan negara yang menghadapi konflik dan inflasi tinggi, serta menekankan bahwa kebijakan nasional tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

"Kami harus sadar bahwa evaluasi MSCI itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi makro kita. Bayangkan, standalone market contohnya, dan salah satunya syaratnya yaitu untuk negara-negara yang kena perang. Kita tidak ada perang, masa' mau disamakan?

Lalu, negara-negara yang inflasinya mencapai puluhan, sementara inflasi kita itu kemarin 3,28 persen, jadi sangat terkendali dalam kisaran target kita yaitu 2,5 plus minus 1. Namun, itu keputusan mereka. Kita akan lakukan apa yang sesuai dengan kepentingan nasional kita," ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, pemerintah akan mengaudit kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, memvalidasi data pemegang saham, dan mempercepat penerapan batas minimal free float 15 persen. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan likuiditas serta memperkuat daya tarik pasar modal bagi investor.

Penegakan aturan akan dilakukan melalui koordinasi satuan tugas terpadu atau Joint Task Force yang melibatkan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemerintah juga menyiapkan peta jalan dengan indikator kinerja yang jelas, menyampaikan bukti perbaikan kepada MSCI, menjalin komunikasi dengan investor global, serta menerapkan sistem pengawasan secara waktu nyata.

Dradjad menegaskan bahwa reformasi pasar modal perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk perlindungan bagi investor ritel dan perluasan akses pembiayaan bagi dunia usaha. Menurut dia, peningkatan aktivitas pasar modal juga diharapkan mendukung penciptaan lapangan kerja.

Dalam aspek edukasi, Dradjad menekankan pentingnya pemahaman masyarakat agar keputusan investasi dilakukan secara rasional dan turut mendukung stabilitas ekonomi nasional.

"Tugas kita, bukan hanya para pejabat pemerintah, tapi juga semuanya yang berilmu itu adalah berdakwah, mengedukasi masyarakat, supaya mereka bisa melakukan tindakan investasi di pasar modal secara rasional. Harapannya, hal itu akan menjaga stabilitas makro kita, sehingga kepentingan lainnya dari rakyat banyak juga akan bisa kita layani dengan lebih baik," kata Dradjad.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed