Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Dorong OJK dan BEI Percepat Penindakan Pasar Modal

Smallest Font
Largest Font
Table of Contents
[ Show ]

Percepatan penanganan pelanggaran dan peningkatan keterbukaan informasi menjadi fokus pemerintah dalam membenahi pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai indikasi penyimpangan di bursa, dilansir dari IDXChannel.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik. Perbaikan ini juga diarahkan untuk menjawab kekhawatiran pelaku investasi, terutama investor asing.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menilai kecepatan penanganan perkara perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai tindakan dan keputusan otoritas dalam mengawasi aktivitas pasar modal.

Dradjad menyebut BEI selama ini telah melaksanakan fungsi penegakan hukum secara efektif. Meski demikian, penyampaian informasi kepada publik dinilai masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan dugaan pelanggaran secara lebih jelas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Dradjad menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka dari pihak bursa mengenai pelaksanaan fungsi pengawasannya.

"Kami menyarankan agar BEI meningkatkan komunikasi mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan yang diambil terkait penegakan hukum tersebut," kata Dradjad.

Pembenahan pasar modal yang disiapkan pemerintah mencakup tiga agenda utama. Ketiganya dibahas bersama para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan Indonesia.

Agenda pertama berkaitan dengan evaluasi kebijakan ekonomi dan pelaksanaan reformasi yang dapat mendorong peningkatan valuasi perusahaan tercatat di bursa. Pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan yang dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat nilai perusahaan publik.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking. Tim tersebut memiliki tanggung jawab menyelesaikan hambatan regulasi serta membantu menyederhanakan proses birokrasi di berbagai sektor ekonomi.

Optimalisasi satuan tugas tersebut diharapkan dapat mempercepat penerapan kebijakan debottlenecking yang menjadi bagian dari agenda reformasi ekonomi pemerintah. Fokusnya adalah menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi tanggung jawab tim tersebut.

Dradjad menjelaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan upaya tersebut melalui pernyataannya dalam konferensi pers.

"Kami memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertanggung jawab menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Kami akan mengerahkan seluruh upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan debottlenecking tersebut," ucapnya.

Edukasi Investor Menjadi Agenda Ketiga

Selain pembenahan regulasi dan percepatan penegakan hukum, pemerintah menempatkan peningkatan pemahaman masyarakat sebagai agenda ketiga reformasi pasar modal. Edukasi akan diperluas kepada investor maupun pemangku kepentingan lainnya di sektor keuangan.

Menurut Dradjad, pengetahuan masyarakat mengenai pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperkuat. Peningkatan pemahaman tersebut dipandang sebagai salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan sekaligus memperluas partisipasi investor.

Agenda edukasi ini melengkapi dua langkah lainnya, yakni peningkatan valuasi perusahaan tercatat melalui reformasi kebijakan ekonomi serta penguatan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal. Ketiganya menjadi rangkaian pembenahan yang disiapkan pemerintah.

Dradjad menegaskan bahwa pemerintah menerima berbagai masukan dan kekhawatiran yang disampaikan terkait kondisi pasar keuangan Indonesia. Reformasi juga diarahkan untuk merespons persoalan yang menjadi perhatian para pelaku pasar.

"Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang telah disampaikan. Kami mendengarkan seluruh masukan dan kekhawatiran tersebut," tutur Dradjad.

Melalui ketiga agenda tersebut, pemerintah menempatkan perbaikan valuasi perusahaan, percepatan penegakan hukum, transparansi informasi, penyederhanaan birokrasi, dan edukasi investor sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed