Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Selidiki Penembakan Warga Saat Maulid di Pidie

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah akan menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan seorang warga dan melukai belasan orang saat penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026). Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap kronologi, pelaku, serta pihak yang bertanggung jawab.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah telah menyepakati penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri Rapat Senat Terbuka Milad ke-65 UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).

Yusril menegaskan bahwa proses hukum akan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Dari pihak kita sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini," kata Yusril.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menko Polkam. Yusril juga berencana bertemu Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai kejadian tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga Menko Polkam. Nanti saya akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," ujar Yusril.

Yusril menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap warga yang terluka segera pulih. Ia juga meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar penanganan persoalan serupa tidak kembali berujung kekerasan dan korban jiwa.

Sementara itu, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal menjelaskan bahwa penertiban dilakukan oleh Korem 011/LW melalui Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait. Sebelum tindakan berlangsung, aparat TNI dan Polri disebut telah melakukan komunikasi serta mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tidak dikibarkan.

Menurut penjelasan Mustafa Kamal, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan pengibaran bendera tersebut.

"Dalam proses penertiban di Desa Pulo Keunari, situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI. Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam," kata Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).

Ia menyebut personel telah berupaya membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Namun, menurut keterangannya, aparat kemudian mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa dan dilanjutkan munisi karet karena menilai keselamatan personel terancam.

"TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih," ujarnya.

Mustafa Kamal membantah ketika ditanya apakah korban meninggal akibat tembakan petugas. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab luka korban.

"Tidak ada foto forensik, luka terbuka," katanya.

Dalam laporan TNI AD, sebanyak 14 warga menjadi korban, terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan terluka dan telah mendapatkan penanganan medis.

Korban meninggal bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro. Jenazah dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru.

Mustafa Kamal menyatakan koordinasi dengan aparat terkait terus dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah Pidie. Ia memastikan situasi di Desa Pulo Keunari telah kondusif hingga Kamis (5/11/2026) pukul 04.30 WIB.

"Setiap tindakan di lapangan dilaksanakan secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta keselamatan masyarakat dan personel," tuturnya.

Di sisi lain, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai insiden tersebut mencederai rasa keadilan, keamanan, dan perdamaian masyarakat Aceh. Lembaga itu menyoroti penggunaan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dalam kegiatan keagamaan.

KontraS Aceh menegaskan bahwa tindakan aparat terhadap masyarakat harus tetap berlandaskan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

"Tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh," demikian pernyataan KontraS Aceh.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan perlindungan HAM dan pemenuhan rasa aman bagi masyarakat pascaperdamaian.

"Persoalan simbol daerah, termasuk pengibaran bendera Bulan Bintang, harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun kekhususan Aceh," ungkap KontraS Aceh.

KontraS Aceh mendesak aparat penegak hukum dan lembaga HAM membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kronologi, motif, serta pihak yang bertanggung jawab.

Desakan pemeriksaan juga disampaikan Aktivis HAM Aceh Farhan Syamsuddin. Ia meminta Komnas HAM RI melakukan investigasi independen dan transparan di Kecamatan Tiro untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyebab jatuhnya korban serta penanganan keamanan di lokasi.

Ketua Muallimin Pidie Hasbalah, yang dikenal sebagai Polem Balah, turut meminta seluruh pihak menahan diri dan memberikan kesempatan kepada aparat berwenang mengungkap kejadian tersebut. Ia mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian Aceh berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Polem Balah juga menyoroti polemik Bendera Bulan Bintang yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai simbol daerah harus diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

"Secara aturan daerah, persoalan bendera ini sudah dituangkan dalam qanun. Kalau memang masih ada persoalan atau belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, apakah penyelesaian yang disampaikan masyarakat di daerah-daerah harus dilakukan melalui penggunaan senjata api?" demikian pertanyaan Polem Balah.

Ia juga meminta dugaan keterlibatan anggota aparat dalam insiden tersebut diperiksa secara profesional dan ditindak sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed