Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pengamat Andalas Minta Pemerintah Evaluasi Beban Pajak

Smallest Font
Largest Font

Upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun pada November hingga Desember 2026 perlu diimbangi dengan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi meminta pemerintah mempertimbangkan beban pajak masyarakat sebelum mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, dilansir dari Money.

Syarifudin menyoroti kewajiban pajak penghasilan (PPh) yang dipotong langsung oleh pemberi kerja serta pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi tertentu. Kedua jenis pajak tersebut menjadi bagian dari pengeluaran yang dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai distribusi beban pajak. Besaran pajak efektif yang ditanggung setiap orang berbeda, bergantung pada penghasilan, jenis barang, fasilitas, dan ketentuan pengecualian yang berlaku.

Syarifudin juga mengingatkan bahwa tidak semua transaksi otomatis dikenai pajak baru. Penegakan aturan perpajakan, menurutnya, perlu lebih dahulu menyasar ketidakpatuhan berskala besar sebelum menambah beban masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya.

Selain itu, evaluasi pemberian insentif kepada perusahaan diperlukan untuk menjaga keadilan antarpelaku ekonomi. Kebijakan perpajakan juga harus memperhitungkan kemampuan membayar masyarakat dan pengaruhnya terhadap daya beli.

Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Senin (16/11/2026), Syarifudin menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai pembagian kewajiban perpajakan.

"Pemerintah harus menjelaskan distribusi beban pajak secara terbuka," kata Syarifudin, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas.

Di luar persoalan penerimaan, Syarifudin turut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, efisiensi tidak cukup diukur dari rendahnya realisasi belanja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan data APBN KiTa hingga Oktober 2026, belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun. Syarifudin menyebut sebagian pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk melindungi rumah tangga dan mendukung penyediaan layanan dasar masyarakat.

Karena itu, pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya berisiko merugikan perekonomian serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu mengevaluasi program berbiaya besar yang manfaatnya belum terbukti.

Evaluasi tersebut perlu mencakup pengadaan barang dan jasa, subsidi, perjalanan dinas, serta proyek fisik. Penghematan seharusnya difokuskan pada penghapusan pemborosan tanpa mengurangi investasi publik yang produktif.

Syarifudin juga menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai biaya, penerima manfaat, hasil, dan tindak lanjut evaluasi setiap program pemerintah. Selain itu, kementerian perlu menguji kewajiban anggaran tahun berikutnya dengan memperhitungkan risiko suku bunga dan nilai tukar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk periode November hingga Desember 2026. Ia meminta dukungan masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakan hingga akhir tahun.

Dalam keterangannya, Suahasil menjelaskan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak," ujar Suahasil, Menteri Keuangan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed