PGRI Dukung Kebijakan Tidak Naik Kelas pada 2027
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menilai kebijakan yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti itu perlu berfokus pada penguasaan kompetensi dasar siswa, bukan sekadar penyelesaian kurikulum.
Unifah menyampaikan dukungan tersebut saat dihubungi pada Sabtu (17/10/2026). Menurut dia, kenaikan kelas semestinya mencerminkan perkembangan kemampuan siswa agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti pembelajaran pada tingkat berikutnya.
Unifah menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dapat digunakan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya setuju, pada hakikatnya, pendidikan bukan sekadar menyelesaikan kurikulum atau menghabiskan waktu untuk belajar selama satu tahun," ujar Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI.
Ia menekankan bahwa penguasaan kemampuan dasar menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan siswa melanjutkan pembelajaran. Tanpa fondasi yang memadai, siswa berisiko mengalami kesulitan ketika menghadapi materi yang lebih kompleks.
Unifah memberikan contoh siswa kelas 3 SD yang belum memahami operasi perkalian. Kondisi tersebut dapat menyulitkan siswa saat mempelajari pembagian, pecahan, dan perbandingan pada kelas berikutnya.
"Karena itu, kenaikan kelas seharusnya mencerminkan perkembangan kompetensi yang nyata. Siswa yang naik kelas idealnya telah menguasai kemampuan dasar sebagai bekal mempelajari materi yang lebih kompleks," ujar Unifah.
Menurut Unifah, kesenjangan kemampuan yang tidak segera ditangani dapat memengaruhi proses belajar siswa pada tahap selanjutnya.
"Kesulitan itu dapat semakin menumpuk sehingga siswa kehilangan kepercayaan diri dan motivasi belajar," tutur Unifah.
Untuk mengidentifikasi kendala belajar sejak awal, Unifah menekankan perlunya asesmen diagnostik, yakni penilaian untuk mengamati kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Pendekatan tersebut sejalan dengan panduan pembelajaran dan asesmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan kembali ujian kenaikan kelas tidak seharusnya mengembalikan sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai rapor dan kelulusan.
"Perlu dipahami, mengembalikan ujian kenaikan kelas bukan berarti harus kembali pada sistem pendidikan yang menekankan angka rapor dan kelulusan. Kebijakan ini justru harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki cara guru mengajar dan menilai kemampuan siswa," ujar Unifah.
Sementara itu, Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tidak naik kelas secara otomatis direncanakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028. Ia menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut dan telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insyaallah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan," kata Abdul Mu'ti, dilansir Antara pada Sabtu (17/10/2026).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow