PM Irak Mediasi AS dan Iran di Tengah Ancaman Perang
Irak menghadapi tekanan diplomatik dan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Ali al-Zaidi berupaya membuka jalur perundingan antara Washington dan Teheran setelah berbicara dengan Presiden Donald Trump pada Kamis (5/11/2026), sementara laporan mengenai kemungkinan operasi militer AS melalui wilayah Irak memunculkan kekhawatiran baru.
Menurut laporan Al Hadath, Trump meminta al-Zaidi membantu menjadi mediator dalam perselisihan Washington dan Teheran. Dalam percakapan tersebut, pemimpin Irak itu menyampaikan sejumlah usulan dialog yang disebut mendapat persetujuan Presiden AS.
Al Hadath juga melaporkan bahwa delegasi yang dipimpin al-Zaidi kemudian melakukan perjalanan tertutup ke Teheran. Kantor berita Fars menyebut kunjungan berlangsung pada Jumat (6/11/2026), dengan pertemuan bersama Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala tim perunding negara tersebut, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Duta Besar Irak untuk Iran, Yasser Abdul Zahra al-Hajjaj, membenarkan kunjungan tersebut. Menurutnya, perjalanan itu bertujuan meredakan ketegangan antara kedua negara yang berkonflik.
Di sisi lain, pemerintah Irak juga berupaya mencegah wilayahnya menjadi pangkalan operasi militer pihak-pihak yang bertikai. Dalam pembicaraan dengan Trump, al-Zaidi menyampaikan komitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah Irak dan menghentikan aktivitas kelompok bersenjata yang melancarkan serangan lintas perbatasan.
Dalam pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Irak di Baghdad, posisi pemerintah ditegaskan melalui pernyataan berikut.
"Perdana Menteri menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan menegaskan agar wilayah Irak tidak dijadikan titik peluncuran serangan terhadap negara-negara tetangga," demikian pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Irak.
Al-Zaidi juga berjanji mengambil tindakan terhadap kelompok milisi bersenjata yang menggunakan rudal dan pesawat nirawak. Serangan kelompok tersebut sebelumnya dilaporkan menghantam infrastruktur minyak serta pangkalan militer Amerika Serikat.
Menurut laporan Al-Mada yang dikutip Shafaq News pada 8 November 2026, al-Zaidi mengungkapkan kepada para pemimpin Kerangka Koordinasi bahwa dirinya telah melihat sebagian dokumen skenario perang AS yang dipresentasikan kepada Trump.
Laporan tersebut menyebut salah satu kemungkinan operasi melibatkan pasukan Amerika yang memasuki wilayah selatan Iran melalui Irak. Skenario lainnya menggambarkan kemungkinan Iran menekan Kuwait dengan melibatkan milisi Syiah di Irak melalui wilayah negara tersebut.
Publikasi Arrahmah.id yang mengutip NewsBytes dan Al-Mada menyebut terdapat tiga skenario konflik dalam dokumen tersebut. Namun, seluruh rincian skenario tidak dipublikasikan secara lengkap.
Menurut sumber anonim yang dikutip Al-Mada, Washington juga memperingatkan Baghdad agar tidak membiarkan kelompok bersenjata Irak terlibat dalam konflik. Trump sebelumnya disebut menyampaikan ancaman serangan terhadap faksi-faksi bersenjata beserta pemimpinnya apabila mereka ikut berperang jika AS kembali menyerang Iran.
Pada Kamis (5/11/2026), al-Zaidi juga bertemu utusan khusus AS Tom Barrack di Baghdad. Sementara itu, pemerintah Irak menghadapi tuntutan Washington untuk mempercepat pengendalian senjata kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayahnya.
Kerangka Koordinasi, aliansi partai-partai Syiah yang mendominasi pemerintahan Irak, telah membentuk komite untuk berunding dengan kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, pengaturan kelompok bersenjata di bawah kendali negara dijadwalkan berlangsung antara September 2026 dan Juni 2027.
Namun, sejumlah faksi menolak menafsirkan kesepakatan itu sebagai kewajiban menyerahkan seluruh persenjataan. Harakat Ansar Allah al-Awfiya bahkan menyatakan tidak akan melucuti senjatanya dan memilih netral apabila wilayah Irak digunakan untuk menyerang Iran.
Ancaman konflik juga berdampak terhadap perekonomian Irak. Pemerintah Irak pada Oktober 2026 memperkirakan kerugian akibat perang mencapai 60 miliar dolar AS, terutama karena terganggunya ekspor minyak.
Menteri Luar Negeri Irak turut memperingatkan dampak eskalasi militer terhadap negaranya. Ia menyebut perang baru terhadap Iran akan menjadi "bencana" bagi Irak.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow