Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polisi India Perketat Pengamanan Delhi Jelang Aksi CJP

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah India memperketat pengamanan di New Delhi dengan mengerahkan ribuan personel polisi menjelang demonstrasi Cockroach Janta Party (CJP), Jumat, 16 Oktober 2026. Gerakan yang dipimpin anak muda itu kembali menggelar aksi untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilihan Umum Gyanesh Kumar, sekaligus memprotes penahanan aktivis dan penghapusan nama pemilih dari daftar pemilu.

Menurut Al Jazeera, massa dijadwalkan berkumpul di Central Park pada pukul 17.00 waktu setempat atau 11.30 GMT. Namun, pihak berwenang menutup taman dengan alasan administratif dan memasang barikade logam di sejumlah persimpangan strategis.

Pengetatan tersebut menyusul serangkaian demonstrasi yang berujung pada penahanan ribuan orang. Foreign Policy memperkirakan lebih dari 7.000 orang ditahan pada 10 Oktober, termasuk politikus oposisi, mantan kepala pemerintahan negara bagian, pemimpin mahasiswa, pengacara senior, dan jurnalis. Publikasi itu juga melaporkan pengerahan lebih dari 30.000 personel paramiliter ke ibu kota.

Pemicu utama aksi adalah penghapusan lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum India melalui proses revisi daftar pemilih. CJP menuduh Gyanesh Kumar melakukan manipulasi yang menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah tuduhan tersebut.

Menurut otoritas pemilu, revisi dilakukan untuk menghapus data pemilih ganda, orang yang telah meninggal, serta entri yang tidak memenuhi syarat atau bersifat curang. Namun, CJP dan partai-partai oposisi menyatakan proses tersebut berisiko mencabut hak pilih warga secara tidak semestinya.

Pendiri CJP Abhijeet Dipke memperingatkan bahwa dirinya mungkin ditangkap sebelum demonstrasi berlangsung. Meski demikian, ia menyatakan tidak gentar menghadapi kemungkinan penahanan bersama para pendukungnya.

Dalam unggahan media sosial, Dipke menuding pemerintah menerapkan standar berbeda terhadap demonstrasi. Ia mengingatkan bahwa partai yang kini berkuasa dahulu juga mengandalkan aksi jalanan ketika menjadi oposisi.

"Partai yang saat ini berkuasa menghabiskan waktu puluhan tahun mengorganisasi demonstrasi, turun ke jalan, dan mempertanyakan pemerintahan pada masanya ketika masih menjadi oposisi," ujar Dipke.

Ia kemudian menyoroti dampak pembatasan demonstrasi terhadap perjalanan politik para pemimpin India.

"Seandainya pembatasan, intimidasi, dan tindakan keras polisi yang sama diterapkan kepada mereka, banyak orang yang kini menduduki posisi kekuasaan mungkin tidak akan pernah mencapainya," ujar Dipke.

BBC melaporkan Dipke dan dua pemimpin CJP lainnya, Saurav Das serta Ashutosh Ranka, ditangkap ketika tiba di Delhi pada Sabtu, 10 Oktober, sebelum dibebaskan oleh pengadilan pada Minggu. Menurut polisi, pembebasan mereka disertai syarat untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban selama satu tahun.

Setelah dibebaskan, Dipke kembali menyatakan gerakannya tidak akan berhenti. Sebelumnya, ia juga mengkritik Modi melalui media sosial.

"Modi, sebagai perdana menteri, merupakan sesuatu yang memalukan bagi India," tulis Dipke.

Ranka menegaskan bahwa syarat pembebasan tersebut tidak menghapus hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai. Ia juga menyebut Jantar Mantar sebagai lokasi yang diperuntukkan bagi demonstrasi.

"Demonstrasi damai adalah hak konstitusional kami dan Jantar Mantar merupakan lokasi yang ditetapkan untuk demonstrasi, jadi ini tidak berarti kami tidak boleh melakukan aksi damai," ujar Ranka.

Ia kemudian menyampaikan tuduhan terhadap sejumlah pejabat pemerintah, tanpa mengubah sikap CJP untuk melanjutkan aksi.

"Perdana Menteri Narendra Modi, Menteri Dalam Negeri Amit Shah, dan Ketua Komisioner Pemilihan Umum Gyanesh Kumar-lah yang mengganggu ketertiban," ujar Ranka.

Gerakan CJP bermula pada Mei 2026, di tengah kemarahan anak muda atas pengangguran, kebocoran soal ujian, dan terbatasnya prospek pekerjaan. Gerakan tersebut berkembang menjadi wadah protes generasi muda dan sebelumnya turut mendorong pengunduran diri menteri pendidikan India pada Juli setelah demonstrasi selama lima pekan.

Menurut Foreign Policy, gelombang demonstrasi kini meluas menjadi tekanan politik terhadap Modi, yang kehilangan mayoritas absolut BJP dalam pemilihan umum 2024 setelah partainya memperoleh 240 kursi parlemen dan harus memerintah melalui koalisi. Publikasi itu juga mencatat bahwa polisi menahan sedikitnya 37 jurnalis selama rangkaian protes.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Al Jazeera melaporkan CJP tetap menyerukan demonstrasi hampir setiap hari pada Oktober untuk menuntut reformasi pemilu dan pengunduran diri Gyanesh Kumar.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed