Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan Legislator Pekanbaru di Soetta
Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan yang melibatkan dua anggota DPRD Kota Pekanbaru, Riau, di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta. Insiden yang dilaporkan terjadi pada 8 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB itu menyebabkan seorang legislator berinisial F melaporkan rekan sesama anggota dewan berinisial Z ke polisi.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esha, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV. Polisi juga mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.
Berdasarkan laporan polisi, peristiwa bermula ketika F dan Z bertemu di terminal domestik bandara. Keduanya berada di lokasi untuk kembali ke Pekanbaru setelah rombongan anggota DPRD menjalani konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam laporan tersebut, Z disebut memanggil F dan memintanya menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.
Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh, kemudian mencekiknya. Menurut laporan, insiden itu sempat dilerai oleh dua anggota DPRD lainnya yang masing-masing berinisial R dan VP.
F melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.
Perkara tersebut diselidiki atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik Periksa Saksi dan Rekaman CCTV
Muhammad Esha menegaskan bahwa polisi menindaklanjuti laporan yang diterima berdasarkan tugas penegakan hukum. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober 2026.
"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," kata Esha.
Selain memeriksa saksi dan rekaman CCTV, penyidik telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau. Permohonan tersebut diperlukan untuk mengundang anggota DPRD Kota Pekanbaru yang terlibat guna menjalani klarifikasi.
Polisi Menunggu Persetujuan Gubernur
Esha menjelaskan bahwa proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena polisi belum menerima jawaban atas permohonan izin tersebut. Penyidik juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk menentukan langkah berikutnya.
Polisi telah mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada F selaku pelapor. Surat itu memuat informasi mengenai permohonan izin untuk mengundang anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka klarifikasi.
"Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau," ujar Esha.
Esha kembali menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan laporan yang diterima kepolisian. Ia menyatakan penyidik mengutamakan profesionalisme dalam proses penyelidikan tersebut.
"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow