Polri Imbau Aksi BEM UI di Bundaran HI Berlangsung Damai
Rencana demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026) mendapat tanggapan dari Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengimbau peserta menyampaikan aspirasi secara damai, menjaga ketertiban, dan menghormati hak masyarakat lain.
Johnny menyampaikan sikap tersebut saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan bahwa kepolisian menghormati kebebasan berpendapat sekaligus mengajak masyarakat menjaga situasi tetap aman selama menyampaikan kritik.
“Polri menghormati setiap aspirasi masyarakat. Kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Mari sampaikan aspirasi secara damai, jaga ruang publik bersama, dan jangan mudah terprovokasi,” ujar Johnny.
Ia menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kepentingan bersama dan menghormati hak orang lain.
Menurut Johnny, kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Masyarakat juga diharapkan menyampaikan tuntutan secara konstruktif serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Polri, lanjut Johnny, akan mengedepankan pelayanan humanis melalui komunikasi dan pendekatan persuasif. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan hak setiap warga tetap terpenuhi.
“Demokrasi bukan hanya tentang keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan dalam menghormati perbedaan. Polri bersama masyarakat, mari kita jaga agar aspirasi tersampaikan, pelayanan berjalan baik, dan kehidupan bermasyarakat tetap aman serta damai,” imbuh Johnny.
Di sisi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar konsolidasi di Selasar Pusgiwa Kampus UI, Depok, pada Senin (26/10/2026) malam. Pertemuan itu membahas persiapan demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut juga menjadi wadah untuk menampung keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian pemerintah setelah demonstrasi pada 20 Oktober.
“Sebelum kita bisa berembuk mengenai rencana dan strategi aksi, kita terlebih dahulu perlu menampung kemarahan-kemarahan, keresahan-keresahan dari rakyat yang selama ini mungkin tertutupi ya. Nah itu harus menjadi satu rangkaian yang lengkap,” ujar Namora.
Menurut Namora, peserta konsolidasi turut membahas cara menjadikan lokasi demonstrasi sebagai ruang bersama bagi berbagai kelompok masyarakat. Aksi direncanakan melibatkan mahasiswa, buruh, petani, dan elemen masyarakat sipil lainnya, dengan kegiatan yang tidak terbatas pada orasi.
“Kita akan merembukkan rencana-rencana bagaimana cara menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Jadi dia tuh tidak terpusat dan tidak ada penokohan,” jelas Namora.
BEM UI menyiapkan lima tuntutan yang mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Pada sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya.
Namora mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan status tersebut dan menyebut parameter hukum sebagai dasar tuntutan mahasiswa.
“Kita tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui hal tersebut,” ucap Namora.
Di bidang ekonomi, BEM UI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berorientasi pada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program-program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Untuk pendidikan dan layanan dasar, BEM UI menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses layanan. Namora menyebut keresahan pelajar di sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pembanding bagi persoalan tersebut.
“Itu masalah yang besar dan mungkin kita bisa benchmarking dari banyak aksi-aksi yang terjadi di Eropa sana yang timbul gara-gara keresahan dari kaum pelajar,” imbuh Namora.
Dalam reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namora menyoroti sejumlah peraturan yang dinilai berkaitan dengan penggunaan legislasi untuk kepentingan kekuasaan.
“Masih ada Undang-Undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan,” kata Namora.
Pada sektor HAM dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Namora juga menyampaikan klaim mengenai mahasiswa yang masih menjadi tahanan politik, korban kriminalisasi, serta desa dan kota yang terdampak militerisasi di ruang sipil.
“Masih ada ribuan teman-teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman-teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan juga desa-desa dan kota-kota yang menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil,” ujar Namora.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow