Polri dan Kemenhut Tetapkan Korporasi Tersangka Karhutla
Penanganan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus berkembang. Hingga 31 Oktober 2026, Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, sedangkan Kementerian Kehutanan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Menurut keterangan Polri, dari 20 korporasi yang menjadi tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sementara 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Kepolisian juga menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyebab kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan tindakan perorangan, tetapi juga dugaan keterlibatan badan usaha. Ia menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).
"Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada juga korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini," kata Asep Safrudin.
Secara terpisah, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan mengumumkan penetapan PT MAP dan PT GAP sebagai tersangka korporasi. Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi kementerian pada 31 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan bahwa penindakan dilakukan melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa proses hukum berlaku terhadap seluruh perusahaan tanpa membedakan asal modal.
"Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan," ujar Dwi Januanto Nugroho.
Dwi menjelaskan bahwa Ditjen Gakkumhut menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dari penanganan terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum, dengan 11 korporasi masih berada dalam tahap penyidikan umum, dua telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap.
Selain proses pidana, empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan oleh Kementerian Kehutanan juga diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri. Kementerian turut menerapkan sanksi administratif dan kewajiban pemulihan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan kehutanan.
Secara keseluruhan, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai berbagai tindakan administratif, termasuk pencabutan izin, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lainnya masih menjalani proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan.
Dwi menegaskan bahwa asal modal perusahaan tidak menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum di Indonesia.
"Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing," ujar Dwi Januanto Nugroho.
Salah satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura. Perusahaan tersebut diduga terkait kebakaran pada areal perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Perkara PT GAP berkaitan dengan kebakaran selama 2025 dan 2026 yang menghanguskan lahan seluas 901,4 hektare. Penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026, sedangkan penghitungan kerugian ekologis masih berlangsung.
Sementara itu, PT MAP menjadi tersangka dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar wilayah kerjanya, tepatnya di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Penyidikan perkara tersebut telah berjalan sejak 20 Mei 2026 dan penghitungan nilai kerugian masih dilakukan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan bukti. Proses tersebut mencakup aktivitas di lokasi kejadian, kewajiban hukum perusahaan, serta dugaan tindakan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap kebakaran.
"Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing," ujar Rudianto Saragih Napitu.
Perkembangan penegakan hukum tersebut mendapat dukungan Ketua DPR Puan Maharani. Ia meminta agar penanganan perkara karhutla dilaksanakan secara transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026), Puan mengapresiasi langkah kepolisian sekaligus menekankan pentingnya ketegasan pemerintah terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.
"Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi," kata Puan Maharani.
Menurut Puan, penanganan karhutla harus mencakup pertanggungjawaban hukum, bukan sekadar pemadaman api dan pemulihan wilayah terdampak.
"Maka proses penanganan karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla," ujar Puan Maharani.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat yang terdampak masih membutuhkan kepastian bantuan selama proses hukum berjalan. Dukungan pemerintah, menurutnya, harus tetap diberikan kepada keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami gangguan penghidupan.
"Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman," ujar Puan Maharani.
Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah menjaga kesinambungan perlindungan bagi masyarakat, termasuk pekerja dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan terdampak. Ia menilai informasi mengenai bantuan dan penanganan dampak perlu disampaikan secara jelas.
"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka," ujar Puan Maharani.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
"Penjelasan pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan," sambung Puan Maharani.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow