Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla di Kalbar

Smallest Font
Largest Font

Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencakup area terbakar seluas 29.168,78 hektare. Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026). Dari total perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing.

Menurut Asep, penyidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi itu mencakup 104 laporan polisi. Polri menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka korporasi, berbeda dari penanganan perkara yang menempatkan individu sebagai tersangka.

Asep menjelaskan bahwa keterlibatan badan usaha menjadi salah satu fokus penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan perorangan, tetapi juga dugaan perbuatan korporasi.

"Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada juga korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini," ujar Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Dalam pemaparan data penanganan perkara, Asep merinci jumlah laporan polisi dan luas lahan yang terdampak. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut ditujukan kepada badan usaha.

"Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare, dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan tapi 20 tersangka korporasi," papar Asep.

Dari 20 korporasi tersebut, sebanyak 16 merupakan perusahaan dalam negeri, sedangkan empat lainnya berstatus penanaman modal asing. Menurut Asep, perusahaan asing itu berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

"Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 4 korporasi yang merupakan PMA (penanaman modal asing) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Korporasi tersebut adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI," ungkap Asep.

Polri juga memaparkan dugaan pola pelanggaran yang ditemukan selama penanganan kasus. Menurut Asep, korporasi diduga melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain: baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan," jelas Asep.

Penyidikan masih berjalan dan Polri membuka kemungkinan penambahan tersangka korporasi apabila ditemukan bukti lebih lanjut. Asep menyatakan perkembangan perkara akan mengikuti hasil penyidikan yang sedang dilakukan.

"Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan, sehingga nanti bisa saja korporasi ini terus bertambah untuk hasil daripada penyidikan tersebut," terang Asep.

Dalam perkara ini, korporasi yang terbukti terlibat terancam dijerat Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidana yang disebutkan dalam pemaparan tersebut berkisar antara tiga hingga lima tahun penjara, disertai denda Rp3 miliar hingga Rp15 miliar.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed