Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polri Tegaskan Tito dan Idham Belum Terseret Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto meluas setelah nama dua mantan Kapolri, Muhammad Tito Karnavian dan Idham Azis, menjadi perbincangan publik. Namun, Mabes Polri menegaskan keduanya belum dipanggil ataupun ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang telah menjerat empat perwira tinggi kepolisian tersebut.

Perkembangan ini mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap lokasi penggerebekan yang melibatkan sejumlah jenderal. Pernyataannya memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan mantan pejabat kepolisian dalam perkara tersebut.

Mahfud MD menyebut lokasi penangkapan para jenderal berada di kediaman seorang mantan Kapolri.

"Para jenderal yang terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden ditangkap di dalam rumah mantan Kapolri," kata Mahfud MD.

Pernyataan itu mengarahkan perhatian publik ke kawasan perumahan dinas pejabat di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Aktivis Guntur Romli juga menyebut lokasi penggerebekan bukan rumah Kapolri Listyo Sigit Prabowo, melainkan kediaman mantan Kapolri lainnya.

Pada Sabtu (7/11/2026), politikus senior Akbar Faizal turut memunculkan petunjuk melalui akun X pribadinya. Pernyataannya kemudian dikaitkan dengan dua mantan pimpinan Polri sebelum Listyo Sigit.

"Akhirnya Kapolri 'Kedua' Juga Digarap, Gelar Tikar!" tulis Akbar Faizal.

Nama Tito Karnavian menjadi salah satu yang diperbincangkan karena pernah menjabat Kapolri pada 2016–2019 dan kini menjadi Menteri Dalam Negeri. Perhatian publik meningkat setelah Tito tidak menghadiri pertemuan Persatuan Purnawirawan Polri pada 5 November.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai keterlibatan Tito dalam perkara penyadapan. Pada Sabtu (7/11/2026), ia masih menjalankan tugas sebagai Mendagri dengan memimpin penguatan registrasi Perlindungan Sosial Digital untuk memvalidasi penerima bantuan sosial.

Tito juga menginstruksikan pemerintah daerah yang terdampak bencana di Sumatera mempercepat penetapan status tanggap darurat dan mengoptimalkan penggunaan APBD melalui dana Belanja Tidak Terduga.

Selain Tito, Idham Azis juga menjadi perhatian karena pernah menjabat Kapolri pada 2019–2021 serta memiliki rekam jejak sebagai mantan Kabareskrim Polri. Spekulasi mengenai namanya dikaitkan dengan struktur kepemimpinan Bareskrim pada periode sebelumnya.

Kediaman pribadi Idham di Depok, Jawa Barat, turut menjadi bahan perbincangan karena lokasinya berdekatan dengan Mako Brimob Kelapa Dua. Sejumlah perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini ditahan di fasilitas tersebut.

Namun, hingga kini Bareskrim Polri belum menerbitkan surat pemanggilan, pemeriksaan, ataupun penetapan tersangka terhadap Tito Karnavian dan Idham Azis. Kepolisian menyatakan proses penyidikan tetap mengacu pada bukti material.

Dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal periode 2025–2026, terdapat empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 November 2026. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Irjen Slamet Uliandi diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim. Penyidik masih mendalami motif penyadapan serta aliran dana operasional yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemerintah juga menyoroti dampak kasus ini terhadap keamanan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi masuk kategori tindak pidana serius.

"Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori (yang) bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," kata Prasetyo Hadi.

Menko PMK Sugiono turut mempertanyakan alasan dan tujuan tindakan penyadapan terhadap Presiden oleh institusi yang berada di bawah kepemimpinannya.

"Motifnya apa, niatnya apa? Kenapa ada institusi di bawah Presiden kemudian melakukan penyadapan terhadap Presiden. Itu pembangkangan, pemberontakan," tegas Sugiono.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan penanganan perkara dilakukan secara independen. Ia membantah adanya kaitan penyidikan dengan persaingan internal di lingkungan kepolisian.

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai," tegas Suyudi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed