Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polri Tetapkan 13 Tersangka TPPO Perekrutan Tentara Bayaran Rusia

Smallest Font
Largest Font

Polri mengungkap jaringan perdagangan orang yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia melalui media sosial. Dalam pengungkapan yang diumumkan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026), sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga warga negara asing asal Rusia dan Ukraina.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan para pelaku menawarkan gaji besar dan bonus fantastis untuk menarik calon korban. Perekrutan tersebut diduga menjadi bagian dari praktik perdagangan orang lintas negara.

"Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan juga Dirres PPA PPO jajaran akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus, yaitu perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di negara Rusia yang dilakukan melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar dan bonus yang sangat besar," ujar Nurul Azizah.

Menurut Nurul, seluruh perkara yang ditangani telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk menelusuri jaringan perekrutan yang diduga beroperasi di dalam maupun luar negeri.

"Kemudian, saat ini perkara telah ditingkatkan dari ke tahap penyidikan dan hingga saat ini masih terus kita kembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Nurul.

Pengungkapan tersebut berasal dari lima laporan polisi yang ditangani Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, serta Polda Jawa Barat. Dari keseluruhan perkara, polisi menetapkan 13 tersangka dengan jumlah korban yang berbeda-beda pada setiap laporan.

Nurul menjelaskan, dua laporan yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka. Dalam dua perkara tersebut, jumlah korban tercatat sebanyak 12 orang.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat dua laporan polisi dengan penanganan tersangka dan korban yang berbeda. Salah satu perkara ditangani Satres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan laporan tanggal 23 Oktober 2026.

"Kemudian, laporan polisi dari Polda Metro Jaya, yaitu nomor LPA 10/X/2026/SPKT/Satres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya tanggal 23 Oktober 2026 dengan tersangka yang ditahan lima orang, yaitu dua warga negara Rusia dan tiga warga negara Indonesia, dan jumlah korban ada 12 orang," ujar Nurul.

Dalam laporan lainnya, polisi menangani perkara dengan nomor LP B 8198/X/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 28 Oktober 2026. Perkara tersebut melibatkan seorang tersangka WNI dan seorang WNA asal Ukraina, dengan 12 WNI tercatat sebagai korban.

"Kemudian LP B nomor 8198/X/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 28 Oktober 2026 dengan tersangka dua orang, WNI dan WNA Ukraina, dan jumlah korban sebanyak 12 orang WNI," lanjut Nurul.

Sementara itu, laporan kelima ditangani Satres PPA PPO Polres Bogor, Polda Jawa Barat. Dalam perkara tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan jumlah korban mencapai 22 orang. Nurul menyebut satu orang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Polri menyatakan penanganan perkara perdagangan orang dilakukan tanpa membedakan latar belakang pelaku. Nurul juga menekankan bahwa proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, kita tetap akan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan," tegas Nurul.

Nurul memperingatkan masyarakat mengenai risiko tawaran pekerjaan sebagai tentara di negara asing dengan bayaran dan bonus yang tidak masuk akal. Menurut dia, korban berpotensi dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum maupun kepastian keselamatan kerja.

"Dari perkara ini kami ingin menyampaikan bahwa tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus yang fantastis merupakan modus perdagangan orang yang menempatkan korban pada risiko yang sangat tinggi, karena korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan kerja," imbau Nurul.

Ia menjelaskan, aparat penegak hukum menilai praktik tersebut berdasarkan unsur perdagangan orang, terutama apabila perekrutan melibatkan penipuan, pemanfaatan kerentanan ekonomi, pengiriman ke luar negeri, serta tujuan memperoleh keuntungan melalui eksploitasi korban.

"Apabila sejak awal terdapat proses perekrutan, kemudian tipu muslihat, atau iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi korban, pengiriman ke luar negeri, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menempatkan korban dalam kondisi yang eksploitatif, maka aparat penegak hukum akan melihatnya dari perspektif tindak pidana perdagangan orang," pungkas Nurul.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed