Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Perintahkan Pencabutan Konsesi Tambang Mangkrak

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mencabut izin konsesi tambang yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rakornas TPAKD di Jakarta Utara, Kamis (22/10/2026), untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang terbengkalai, dilansir dari Detik Finance.

Prabowo menyoroti konsesi pertambangan di wilayah Maluku yang tidak kunjung dikerjakan selama puluhan tahun. Ia mencontohkan konsesi di Maluku Barat Daya dan Tanimbar yang disebut telah terbengkalai selama 28 tahun.

Dalam arahannya, Prabowo meminta Bahlil mengambil tindakan tegas terhadap pemegang izin yang tidak menjalankan kegiatan pertambangan. Ia menilai pembiaran konsesi membuat potensi kekayaan alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Prabowo menegaskan instruksi pencabutan izin bagi konsesi yang tidak memiliki aktivitas nyata dalam jangka waktu lebih dari dua tahun, sekaligus menyoroti salah satu konsesi di wilayah Tanimbar yang telah 28 tahun tidak dikerjakan.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM lebih dari dari tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut! Ada konsesi 28 tahun, Maluku Barat Daya, Masela. Maluku? Tanimbar, Tanimbar, 28 tahun tidak dikerjakan," ujar Prabowo dalam Rakornas TPAKD di Jakarta Utara, Kamis (22/10/2026).

Prabowo juga menyoroti proses pemberian izin konsesi pada masa lalu. Menurutnya, sebagian pemegang izin tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan operasi pertambangan sehingga lahan yang telah diberikan tidak kunjung dikelola.

Ia meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan pihak yang memperoleh hak pengelolaan sumber daya alam. Kemampuan teknis dan kesiapan menjalankan kegiatan pertambangan menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebelum konsesi diberikan.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan," ucap Prabowo.

Prabowo menilai sebagian pemegang konsesi hanya mengejar keuntungan dari kepemilikan izin tanpa memiliki pemahaman yang cukup mengenai operasional tambang. Ia juga menyinggung dugaan pemanfaatan konsesi untuk kepentingan spekulasi dan perdagangan di bursa saham, sementara kegiatan pertambangan di lapangan tidak berjalan.

Menurut Prabowo, praktik tersebut merugikan negara karena potensi sumber daya alam tidak segera memberikan manfaat akibat konsesi yang dibiarkan terbengkalai. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah menertibkan izin pertambangan yang tidak disertai aktivitas nyata.

"Mungkin dulu para pengusaha tertentu spekulasi, minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi dia minta saja, begitu dikasih dia pakai entah untuk spekulasi untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana, ujungnya ya kita juga rugi sebagai bangsa," terang Prabowo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed